Dewan Pakar Golkar Sayangkan Dakwaan Kasus E-KTP Bocor Sebelum Sidang

Kompas.com - 14/03/2017, 19:18 WIB
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (14/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (14/3/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Partai Golkar menyayangkan dakwaan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bocor ke publik sebelum disidangkan.

Menurut Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, hal itu tidak lazim dan tidak semestinya terjadi.

"Sebelum sidang di (pengadilan) tipikor kok sudah beredar dakwaan di luar persidangan," kata Agung di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (14/3/2017).

Terkait hal tersebut, dewan pakar akan segera menanyakannya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk disampaikan kepada Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan partai dan Komisi III.

(Baca: Novanto Disebut di Dakwaan Kasus E-KTP, Idrus Yakin Golkar Tetap Solid)

"Tentu juga (diminta tanyakan) kepada KPK sendiri. Kok belum sidang sudah beredar," ujar Agung.

Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat membahas soal isu-isu terkini. Salah satu yang jadi bahasan adalah disebutnya sejumlah nama politisi Partai Golkar dalam dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu nama yang disebut adalah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dewan pakar menyusun sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPP.

(Baca: Disebut Dalam Dakwaan Kasus E-KTP, Golkar Pertimbangkan Langkah Hukum)

Salah satu rekomendasinya adalah agar DPP membentuk tim hukum khusus. Tim tersebut dinilai perlu untuk memberi nasihat hukum atau advokasi kepada pihak-pihak terkait maupun terhadap Partai Golkar secara lembaga.

"Kami minta DPP Partai Golkar menyiapkan tim hukum itu dan saya dengar saudara Idrus (Sekjen Golkar Idrus Marham) sudah menyatakan akan membentuk itu," tuturnya.

Kompas TV Setnov Siap Bersaksi di Sidang KTP Elektronik
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.