Kompas.com - 14/03/2017, 17:19 WIB
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPASUjian nasional berbasis komputer hanya diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas komputer dan terjangkau jaringan internet memadai. Sekolah yang belum memiliki fasilitas tersebut melakukan ujian nasional berbasis kertas dan pensil.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan hal itu di Jakarta, Senin (13/3), terkait pelaksanaan ujian nasional jenjang SMP/MTs setara dan SMA/MA/SMK setara pada April mendatang.

"UNBK (ujian nasional berbasis komputer) tidak diwajibkan. Jika di suatu daerah sekolah yang memiliki komputer lebih banyak daripada sekolah yang tidak memiliki komputer, UNBK boleh dilakukan dengan cara menumpang," kata Muhadjir.

Namun, menumpang UNBK di sekolah lain hanya diizinkan jika sekolah yang ditumpangi benar-benar memiliki cukup sarana. Dalam satu hari, UNBK dilakukan tiga gelombang. Gelombang ketiga diperuntukkan bagi sekolah yang menumpang.

Muhadjir mengungkapkan, sekolah umumnya menyukai UNBK karena pengawasan lebih mudah. Risiko kecurangan juga jauh berkurang dibandingkan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Sebab, soal di UNBK baru diketahui ketika siswa sudah memasukkan nama dan kata sandi ketika mulai ujian. Sebaliknya, di UNKP ada risiko kebocoran soal karena prosesnya manual, bukan digital daring.

UNBK juga berfungsi sebagai pemetaan kecukupan sarana pendidikan. Jumlah sekolah yang tidak memiliki komputer akan terlihat jelas. Jadi, pengadaan komputer bisa lebih akurat.

Tak siap infrastruktur

Sejumlah daerah menyatakan belum siap menggelar UNBK karena keterbatasan infrastruktur. Sebagian besar SMP/sederajat di Garut, Jawa Barat, belum siap menggelar UNBK tahun ini. "Hanya tujuh SMP/sederajat yang siap UNBK. Sisanya hanya bisa menggelar ujian nasional menggunakan kertas dan pensil," kata Kepala Dinas Pendidikan Garut Mahmud.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat pada 2015 yang dirilis 2016, total jumlah SMP/sederajat di Garut adalah 600 sekolah dengan 151.316 siswa. Dengan jumlah itu, berarti hanya sekitar 1 persen SMP/sederajat di Garut yang siap menyelenggarakan UNBK.

Kondisi ini sudah dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan Garut kepada Badan Standar Nasional Pendidikan dalam surat tertanggal 8 Februari 2017.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.