Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/03/2017, 15:34 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung bakal menempatkan sejumlah jaksa di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sebagai salah satu bentuk sinergi dua lembaga itu.

Keberadaan jaksa berfungsi untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan guna meminimalisasi beredarnya produk palsu.

"Sesuai permintaan BPOM, untuk mendukung dan memperkuat kinerja tugas-tugasnya, pengawasan, maka Kejagung akan menempatkan pegawai yang profesional agar mampu menindak," ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Namun, belum diketahui jumlah jaksa yang bakal ditempatkan di BPOM. Yang pasti, kata Prasetyo, jaksa-jaksa yang diminta BPOM segera disiapkan.

Selain itu, kerja sama Kejagung dan BPOM juga meliputi tukar menukar informasi mengenai kasus hukum di bidang makanan dan obat. Termasuk soal penyidikan. 

Saat ini, BPOM memiliki 500 penyidik pegawai negeri sipil. 

"Ini merupakan upaya pencegahan dan penindakan. Penindakan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai eksekusi," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan, tindak pidana terkait makanan dan obat merupakan kejahatan yang meresahkan masyarakat. Sebab, makanan dan obat merupakan kebutuhan hakiki manusia.

Oleh karena itu, perlu ada kerja sama antara penyidik kejaksaan dan BPOM mengenai pelanggaran Undang-Undang kesehatan.

Salah satunya yakni pelatihan tenaga penyidik oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan.

"Diharapkan akan jadi wadah untuk menukar informasi dan pengalaman dalam hal menangani tindak pidana tersebut," kata dia.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menyebut kejahatan terkait obat dan makanan merupakan hal yang penting jadi fokus perhatian.

Tak hanya menyentuh aspek kesehatan, tapi juga aspek kemasyarakatan, ekonomi, dan mengancam masa depan bangsa.

Namun, kata dia, BPOM tidak dapat bekerja sendiri untuk menangani banyaknya kasus obat dan makanan palsu.

Selain membuat nota kesepakatan dengan Kejaksaan Agung, dalam waktu dekat, BPOM akan membentuk deputi baru, yakni bidang kewaspadaan dan penindakan.

"Di situlah unsur kejaksaan dan unsur kepolisian akan ada. Kita juga hadir di kota dan kabupaten," kata Penny.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Ada Parpol yang Segera Gabung ke PDI-P dan PPP, Ganjar: Tunggu dalam 2 Hari

Sebut Ada Parpol yang Segera Gabung ke PDI-P dan PPP, Ganjar: Tunggu dalam 2 Hari

Nasional
Ganjar Titip Pesan ke Relawan agar Rangkul Generasi Z

Ganjar Titip Pesan ke Relawan agar Rangkul Generasi Z

Nasional
Tanggapi Anies yang Kritik Cawe-cawe Jokowi, Ganjar: Kalau Jadi Calon Jangan Takut

Tanggapi Anies yang Kritik Cawe-cawe Jokowi, Ganjar: Kalau Jadi Calon Jangan Takut

Nasional
OSO: Presiden Harus Cawe-cawe, Tak Bisa Tinggalkan Sisa Perjuangan Begitu Saja

OSO: Presiden Harus Cawe-cawe, Tak Bisa Tinggalkan Sisa Perjuangan Begitu Saja

Nasional
KPK Izinkan Penghuni Kontrakan Rafael Tinggal sampai Masa Sewa Habis

KPK Izinkan Penghuni Kontrakan Rafael Tinggal sampai Masa Sewa Habis

Nasional
Tiba di Rumah Aspirasi Relawan, Ganjar Diteriaki 'Presiden'

Tiba di Rumah Aspirasi Relawan, Ganjar Diteriaki "Presiden"

Nasional
Panglima TNI Resmikan KRI Bung Karno, Megawati dan Anak-anak Soekarno Hadir

Panglima TNI Resmikan KRI Bung Karno, Megawati dan Anak-anak Soekarno Hadir

Nasional
KPK Jebloskan Eks Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Lapas Semarang

KPK Jebloskan Eks Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Lapas Semarang

Nasional
Hati-hati Pak Jokowi, Sikap Cawe-cawe Bisa Diikuti Ratusan Kepala Daerah

Hati-hati Pak Jokowi, Sikap Cawe-cawe Bisa Diikuti Ratusan Kepala Daerah

Nasional
DPR Temukan WNA Tiba-tiba Punya KTP Indonesia hingga Kerja Diam-diam di Kampung, Desak Imigrasi Berbenah

DPR Temukan WNA Tiba-tiba Punya KTP Indonesia hingga Kerja Diam-diam di Kampung, Desak Imigrasi Berbenah

Nasional
Kritik Jokowi, Puskapol UI: Dalih Cawe-cawe Pilpres untuk 'Bangsa dan Negara' Alasan Klise

Kritik Jokowi, Puskapol UI: Dalih Cawe-cawe Pilpres untuk "Bangsa dan Negara" Alasan Klise

Nasional
Sandiaga Nyatakan Siap Lewati Semua Tahapan untuk Gabung ke PPP

Sandiaga Nyatakan Siap Lewati Semua Tahapan untuk Gabung ke PPP

Nasional
BP2MI Laporkan 5 Nama Bandar Perdagangan Orang ke Mahfud MD

BP2MI Laporkan 5 Nama Bandar Perdagangan Orang ke Mahfud MD

Nasional
KPK: Nilai TPPU Rafael Alun Nyaris Rp 100 Miliar, Masih Bisa Bertambah

KPK: Nilai TPPU Rafael Alun Nyaris Rp 100 Miliar, Masih Bisa Bertambah

Nasional
Gus Imin: Pancasila Terbukti Sakti Menjadi Tameng Keberagaman NKRI

Gus Imin: Pancasila Terbukti Sakti Menjadi Tameng Keberagaman NKRI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com