PKB: Hak Angket untuk E-KTP Tidak Relevan

Kompas.com - 14/03/2017, 12:50 WIB
Politisi PKB, Ida Fauziah, usai memberikan keterangan kepada penyidik di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (18/8/2014). Politisi asal PKB itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus penyelenggaraan haji. KOMPAS.COM/RAHMAT FIANSYAHPolitisi PKB, Ida Fauziah, usai memberikan keterangan kepada penyidik di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (18/8/2014). Politisi asal PKB itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus penyelenggaraan haji.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Ida Fauziyah menilai, hak angket terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP belum perlu dilakukan DPR.

Hal itu disampaikan Ida menanggapi usulan pengguliran hak angket terhadap proses penyidikan kasus e-KTP yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Ada mekanisme lain yang bisa digunakan untuk itu, lagi pula belum ada urgensinya," papar Ida, melalui pesan singkat, Selasa (14/3/2017).

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding.

Menurut Karding, usulan hak angket untuk menginvestigasi proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak relevan.

Investigasi itu dianggapnya intervensi terhadap proses hukum yang tengah berjalan.

"Prinsipnya saya kira fokus saja pada penegakan hukum. Bagaimana KPK bisa membuktikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada, itu saja," tutur Karding.

(Baca: Fahri Hamzah Minta Jokowi Dukung Hak Angket Kasus E-KTP)

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi.

Fahri menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Dia kemudian menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu. Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi yang divonis.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Ditangani Sesuai Protokol, Jenazah Pasien Covid-19 Tak Akan Jadi Sumber Penularan

Nasional
Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Pengamat: Kebijakan PSBB Belum Tegas, Tak Efektif Atasi Covid-19

Nasional
Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Psikolog Dompet Dhuafa Jelaskan Pentingnya Manajemen Stres saat Pandemi Covid-19

Nasional
Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X