Kompas.com - 14/03/2017, 11:23 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menilai tidak perlu ada hak angket untuk menginvestigasi proses penyidikan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-kTP).

Sebab, saat ini sudah ada proses hukum yang berjalan. Jika nantinya, muncul hak angket, dikhawatirkan akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan atas kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

"Jangan kita intervensi penegakan hukum. Lagipula akan sangat merepotkan ke depannya apabila jadi preseden, seolah setiap ada masalah nanti dibentuk hak angket," ujar Agus melalui pesan singkat, Selasa (14/3/2017).

Apalagi, lanjut Agus, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang independen. Karena itu, ia menambahkan, KPK perlu diberi keleluasaan dalam menyidik nama-nama yang tercantum dalam dakwaan.

"Karena KPK merupakan lembaga indpenden, bukan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, lalu hak angket mau ditujukan kepada siapa," tutur Agus.

"Biarkan KPK dan pengadilan bekerja, dan nanti apabila mereka yang disebut dalam dakwaan tidak terbukti terlibat, maka perlu ada proses pemulihan nama baik dan hak lainnya," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi pada pengadaan e-KTP.

Fahri menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

(Baca juga: Ini Alasan Fahri Hamzah Usulkan Hak Angket Kasus E-KTP)

Dia kemudian menganalogikan, apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi daging sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu.

Saat itu, ada banyak politisi yang namanya disebut, tapi hanya Lutfi yang divonis. Namun, nama-nama politisi yang sudah beredar di ruang publik terlanjur rusak.

"Sebab kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional," ucap Fahri.

Kompas TV Desakan mundur bagi pejabat yang terjerat kasus korupsi E-KTP terus disuarakan oleh beberapa elemen masyarakat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

Nasional
24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Nasional
Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Nasional
6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 16 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Apa Itu Whistleblower dan Contoh Kasusnya

Nasional
Undang-undang Darurat Sajam

Undang-undang Darurat Sajam

Nasional
Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Daftar ke KPU, Eggi Sudjana Sesumbar Partainya Bakal Masuk 5 Besar di Pemilu 2024

Nasional
Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Enggan Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Eggi Sudjana: Dia Sudah Tidak Butuh Saya

Nasional
Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Partai Masyumi Daftar Pemilu 2024, Ketum: Kami Ingin Kembalikan Kejayaan Tahun 1955

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Daftar Pemilu 2024, Partai Perkasa Klaim Satu-satunya Parpol yang Bawa Aspirasi Desa

Nasional
Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Partai Perkasa Jelaskan Alasan Boyong 2 Mobil Isi Dokumen Fisik Saat Daftar Pemilu ke KPU

Nasional
Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Partai Perkasa Boyong 2 Mobil Boks Berisi Berkas Fisik untuk Daftar Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Indonesia Raih Penghargaan Internasional Berkat Swasembada Beras

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.