Petani Kendeng Enggan Buka Belenggu Semen di Kaki Sebelum Bertemu Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wajah Yu Sukinah terlihat sayu. Energinya terkuras habis setelah sore tadi melakukan aksi protes dengan membenamkan kakinya ke dalam kotak berisi adukan semen.

Dia hanya bisa terduduk di atas kasur. Sesekali dia merebahkan badan untuk menghilangkan rasa pegal yang mendera punggungnya. Sejak pukul 15.00 WIB, Senin (13/3/2017) Sukinah bersama sembilan Petani Kendeng lainnya berunjuk rasa di depan Istana Negara.

Aksi semen kaki itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT. Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dengan terbitnya izin tersebut kegiatan penambangan karst PT. Semen Indonesia di Rembang masih tetap berjalan.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Petani dari kawasan Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, kembali melakukan aksi protes dengan menggelar aksi mencor kaki dengan semen di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Aksi tersebut mereka lakukan sebagai bentuk protes terhadap izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia yang diteken Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dari depan Istana, para petani yang berasal dari sejumlah daerah di Pengunungan Kendeng itu dibawa ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Mereka disediakan tempat untuk menginap di ruang "PK Ojong" oleh pihak LBH yang menjadi pendamping hukum para Petani Kendeng.

Meski unjuk rasa sudah berakhir sejak sore tadi, namun kaki mereka tetap dibelenggu semen.

(Baca: Pupusnya Harapan Kartini Pegunungan Kendeng...)

Agus Sudarto (30 tahun), petani asal Purwodadi, mengatakan mereka bersepakat tidak akan membuka belenggu semen di kaki hingga mereka berhasil ketemu Presiden Joko Widodo.

Jika Presiden Jokowi bersedia bertemu, mereka akan meminta Presiden segera mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Ganjar dan menghentikan kegiatan penambangan karst oleh pabrik semen yang dinilai merusak lingkungan.

"Saya ndak tahu sampai kapan, Mas. Yang pasti ya semen ini baru dibuka setelah bertemu pak Jokowi," ujar Agus saat ditemui di kantor LBH Jakarta, Senin (13/3/2017).