Kompas.com - 13/03/2017, 20:13 WIB
Yuddy Chrisnandi usai dilantik sebagai Dubes Ukraina, Senin (13/3/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINYuddy Chrisnandi usai dilantik sebagai Dubes Ukraina, Senin (13/3/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Yuddy Chrisnandi resmi menjabat Duta Besar Ukraina merangkap Georgia dan Armenia setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengatakan, setibanya di Kiev, ia akan bertemu dengan warga negara Indonesia yang ada di tiga negara itu.

"Karena disana WNI tidak lebih dari 80 orang yang terdata di tiga negara," kata Yuddy usai pelantikan.

(Baca: Ikrar Nusa Bakti : Yang Menolak Saya kan Cuma Demokrat)

Yuddy menilai, jumlah WNI yang minim disebabkan karena hubungan diplomasi yang belum optimal antara Indonesia dan tiga negara tersebut.

"Mengingat hubungan Indonesia dan ketiga negara relatif baru. Kita baru memiliki tiga Dubes disana, baru 10-12 tahun," ucap politisi Hanura ini.

Oleh karena itu, Yuddy merasa tantangan ke depan adalah bagaimana mengoptimalkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan ketiga negara.

Yuddy akan mengenalkan Indonesia dan sekaligus membangun sejumlah kerja sama baru.

"Tantangan terbesar bagaimana sosialisasi Indonesia, kekayaan alam, keramahtamahan, dan keunggulan Indonesia di forum internasional," ucapnya.

Yuddy sempat menceritakan lagi proses penunjukannya sebagai Dubes Ukraina oleh Presiden Jokowi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Tambah 95, Total 42.443 Orang Meninggal Dunia akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 10 April: Ada 111.137 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

UPDATE 10 April: Tambah 3.629 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.409.288

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.562.868, Bertambah 4.723

Nasional
Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Politisi PKS Sebut Kementerian Investasi Tak Dibutuhkan, Ini Alasannya

Nasional
Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Survei IPO Sebut Program Bansos Tunai Tak Tepat Sasaran, KSP Sebut Jokowi Langsung Turun Mengecek

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X