Kompas.com - 13/03/2017, 19:56 WIB
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bakti. Kompas.com/Fabian Januarius KuwadoDuta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bakti.
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tunisia Ikrar Nusa Bakti tidak mempersoalkan Partai Demokrat yang sempat menolaknya dalam proses fit and proper test untuk menjadi duta besar.

"Yang menolak saya kan cuma Partai Demokrat. Enggak apa-apa," ujar Ikrar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Menurut peneliti LIPI itu, alasan Partai Demokrat menolaknya tidak mendasar.

(Baca: Ini Misi 17 Duta Besar yang Baru Dilantik Jokowi)

"Kan alasannya katanya saya kalau membuat pernyataan ceplas-ceplos, behaviour-nya nanti bisa terjadi sesuatu, bisa di-persona non grata dan sebagainya," ujar Ikrar.

Ikrar menuturkan, dirinya merupakan alumnus program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dia sudah mempelajari ilmu berdiplomasi. 

"Itu mesti diingat. Jadi saya juga belajar soal diplomasi. Saya belajar mengenai hubungan internasional. Jadi sesuatu hal yang naif kalau kemudian saya disebut tidak tahu tata cara diplomasi dan sebagainya ya," lanjut dia.

Tidak hanya memiliki latar belakang ilmu hubungan internasional, secara praktis, Ikrar Nusa Bakti juga sering diundang kedutaan-kedutaan besar RI di penjuru dunia.

Di sana, Ikrar diminta untuk menjelaskan persoalan-persoalan dalam negeri.

(Baca: 17 Duta Besar Dilantik Presiden Jokowi)

"Saya juga sering diundang ke kedutaan-kedutaan besar di luar negeri untuk menjelaskan soal Papua atau menjelaskan soal negeri kita. Menurut saya itu bagian dari diplomasi, walaupun pada saat itu saya adalah seorang peneliti atau seorang dosen. Jadi enggak ada masalah," ujar Ikrar.

Lagipula, Ikrar Nusa Bakti menegaskan bahwa Komisi I secara keseluruhan telah meloloskan dirinya untuk menjadi duta besar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 10 April: Ada 59.139 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 10 April: 64.091 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X