Kompas.com - 13/03/2017, 19:34 WIB
Menko Polhukam Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu Dubes Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenko Polhukam Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu Dubes Amerika Serikat Joseph R. Donovan Jr, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah sudah satu suara dalam menyikapi rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan.

Hal tersebut diungkapkan seusai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2017).

"Sudah ada kesatuan sikap dari kementerian dan lembaga untuk menyikapi rancangan undang-undang itu dan kami akan melaksanakan lobi dulu dengan DPR untuk menyatukan sikap sehingga semuanya dapat selesai dengan baik," ujar Wiranto, seusai rapat.

Dalam rapat tersebut, seluruh unsur kementerian dan lembaga telah menyepakati beberapa hal yang akan diatur dalam RUU Pertembakauan.

Wiranto mengatakan, semua pemangku kepentingan telah merumuskan dan menyatukan sikap.

Hasil dari rapat itu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo sebelum penerbitan Surat Presiden (Surpres) dan mengumumkan sikap pemerintah.

"Saya akan lapor ke Presiden dulu, baru nanti ada penjelasan dari sana. Saya tidak mau mendahului," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam rapat koordinasi tersebut hadir Menteri Perdagangan Enggartyasto Lukita, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Kepala BKPM Thomas Lembong dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Kemenko Perekonomian, perwakilan dari Menko PMK dan perwakilan dari Kemenkes.

Sejak diusulkan oleh DPR, RUU Pertembakauan telah memicu polemik.

Sejumlah organisasi kesehatan menentang RUU yang diklaim mengakomodasi kepentingan industri rokok, petani tembakau, dan kesehatan masyarakat itu.

Bahkan, kalangan praktisi hukum menilai RUU ini bertentangan dengan 14 undang-undang lain.

Presiden Joko Widodo memiliki waktu hingga 19 Maret 2017 untuk memberikan jawaban kepada DPR apakah RUU ini jadi dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR atau tidak.

Kalangan yang kontra terhadap RUU ini juga mengingatkan Presiden untuk konsisten pada keberpihakannya terhadap kepentingan kesehatan masyarakat.

Klaim perlindungan petani dalam RUU Pertembakauan dinilai hanya topeng untuk mendorong produksi rokok.

Mereka yang menentang RUU Pertembakauan malah dinilai tidak mendukung petani menanam tembakau. Padahal, penolakan terhadap RUU Pertembakauan bukan berarti pelarangan petani menanam tembakau atau bahkan pelarangan orang merokok.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Airlangga: Jangan Sampai Ada Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani Segera Disidang di PN Jakpus

Nasional
Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Tak Sampaikan Hasil Penyelidikan ke Publik, KPI Diduga Tak Serius Tangani Dugaan Kasus Pelecehan Seksual di Internalnya

Nasional
UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

UPDATE 17 September: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 21,29 Persen

Nasional
Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Presiden Jokowi Dinilai Punya Tanggung Jawab Bantu Pegawai KPK yang Dipecat

Nasional
Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.