DPR Gulirkan Hak Angket, KPK Harap Penyidikan E-KTP Tak Terhambat

Kompas.com - 13/03/2017, 18:53 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/3/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan, pihaknya tak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

Usulan tersebut dicetuskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

Namun demikian, Febri meminta, tak ada pihak manapun yang menghambat penyidikan kasus yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun itu.

(Baca: KPK Hadirkan 8 Saksi pada Persidangan Kedua Kasus E-KTP)

"Tentu KPK berharap upaya kami untuk menangani perkara indikasi korupsi ini tidak terhambat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (13/3/2017).

Febri menuturkan, KPK saat ini sedang berfokus pada persidangan terhadap dua terdakwa.

Yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Persidangan kedua, rencananya akan berlangsung pada Kamis (19/3/2017). Saat itu, KPK akan menghadirkan delapan saksi dari 133 saksi yang telah disiapkan.

Febri mengatakan, KPK hanya menangani persoalan hukum kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK, kata dia, mempersilakan pihak lain untuk masuk dari sisi selain hukum. 

"Kami berjalan di rel proses hukum. Untuk proses lainnya silahkan saja sesuai dengan kewenangan masing-masing," ucap Febri.

(Baca: Tangani Korupsi E-KTP, KPK Diminta Tak Terpengaruh Situasi Politik)

Sebelumnya, Fahri Hamzah merasa ada kejanggalan dalam penyidikan kasus e-KTP. Salah satunya, mereka yang disebut dalam dakwaan kasus e-KTP baru saja dilantik sebagai legislator dan menteri. 

Ia merasa tak masuk akal jika ada konspirasi di antara mereka yang baru saja dilantik.

Usulan hak angket juga didukung oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Kompas TV Desakan mundur bagi pejabat yang terjerat kasus korupsi E-KTP terus disuarakan oleh beberapa elemen masyarakat.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X