Kompas.com - 13/03/2017, 18:53 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menegaskan, pihaknya tak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Usulan tersebut dicetuskan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

Namun demikian, Febri meminta, tak ada pihak manapun yang menghambat penyidikan kasus yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun itu.

(Baca: KPK Hadirkan 8 Saksi pada Persidangan Kedua Kasus E-KTP)

"Tentu KPK berharap upaya kami untuk menangani perkara indikasi korupsi ini tidak terhambat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Senin (13/3/2017).

Febri menuturkan, KPK saat ini sedang berfokus pada persidangan terhadap dua terdakwa.

Yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Persidangan kedua, rencananya akan berlangsung pada Kamis (19/3/2017). Saat itu, KPK akan menghadirkan delapan saksi dari 133 saksi yang telah disiapkan.

Febri mengatakan, KPK hanya menangani persoalan hukum kasus dugaan korupsi e-KTP. KPK, kata dia, mempersilakan pihak lain untuk masuk dari sisi selain hukum. 

"Kami berjalan di rel proses hukum. Untuk proses lainnya silahkan saja sesuai dengan kewenangan masing-masing," ucap Febri.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Disindir Beberapa Kali Kalah dalam Pilpres, Prabowo: Mereka Tidak Mengerti Arti Pejuang

Nasional
Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Suap Jual Beli Jabatan, Bupati Pemalang Patok Tarif Rp 60-350 Juta

Nasional
Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Bupati Pemalang Diduga Terima Suap Rp 6,236 Miliar dari Jual Beli Jabatan dan Swasta

Nasional
5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

5 Kebohongan Irjen Ferdy Sambo di Kasus Kematian Brigadir J yang Akhirnya Terbongkar

Nasional
Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Tak Menyesal Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saya Tidak Ingin Bangsa Ini Mengalami Perpecahan

Nasional
Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Ketika Prabowo Ajak Kader Partai Gerindra Apresiasi Kinerja Presiden Jokowi...

Nasional
Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Di Hadapan Ribuan Kader, Prabowo Ingatkan Jangan Masuk Gerindra untuk Perkaya Diri

Nasional
Undang-undang Penipuan Online

Undang-undang Penipuan Online

Nasional
Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Pengakuan Ferdy Sambo Rusak TKP Tempat Pembunuhan Brigadir J

Nasional
KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

KPK Tahan Bupati Pemalang dan 4 Bawahannya

Nasional
2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

2 Laporan Polisi Terhadap Brigadir J Dihentikan, Bareskrim: Tak Ada Peristiwa Pidana

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

KPK Tetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Parsindo Fokus Garap Suara Loyalis Soeharto, Klaim Incar 5 Besar Suara Terbanyak DPR

Nasional
LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Bharada E

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.