Kompas.com - 13/03/2017, 16:39 WIB
Suasana pelantikan 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017). Fabian Januarius KuwadoSuasana pelantikan 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/3/2017).
|
EditorSabrina Asril


JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (13/3/2017) siang, mengemban misi khusus.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa ada empat misi khusus yang diberikan negara kepada para duta besar tersebut.

"Pertama mengenai masalah menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Kedua mengenai perlindungan WNI di luar negeri. Ketiga diplomasi ekonomi. Keempat peran yang dapat kita mainkan di kawasan atau di dunia," ujar Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin siang.

"Jadi, semua duta besar yang akan ditugaskan adalah membawa misi, dan misi ini merupakan misi dari Presiden yang diturunkan menjadi misi politik luar negeri kita," lanjut dia.

(Baca: 17 Duta Besar Resmi Dilantik Presiden Jokowi)

Khusus untuk misi ekonomi, Menlu Retno meminta para dubes untuk semakin giat meningkatkan kerja sama antarnegara.

Tak hanya negara yang selama ini sudah menjadi target pasar Indonesia, Menlu Retno juga minta para dubes, khususnya di negara-negara yang kerja sama ekonominya belum optimal, untuk meningkatkan kerja sama.

Menlu Retno menyebut, negara-negara yang belum tergarap dengan baik kerja sama ekonominya merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo.

"Sekarang kita juga memfokuskan kepada mitra-mitra yang potensinya belum kita optimalkan. Misalnya di Afrika, kemudian di Asia Selatan dan tengah, kemudian di Amerika Latin, ini mitra-mitra yang selama ini belum optimal hubungan ekonominya," ujar Retno.

"Jadi yang sudah ada (hubungan ekonomi) kita tingkatkan, sementara yang potensial itu kita garap secara lebih serius," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Polri Tangkap Lagi Satu Terduga Teroris Terkait Bom Bunuh Diri di Makassar

Nasional
Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Ramadhan Masih di Tengah Pandemi, Zulkifli Hasan Minta Pemerintah Kendalikan Harga Pangan

Nasional
Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Perludem: Masa Jabatan Presiden 3 Periode Inkonstitusional

Nasional
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Bertentangan dengan Semangat Reformasi

Nasional
Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Aplikasi Perpanjang SIM dari Rumah Diapresiasi, Kompolnas: Menekan Potensi Pungli

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

UPDATE: Sebaran 5.656 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat 1.568

Nasional
Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Pimpinan Komisi IX Sebut Tak Ada Kesepakatan Kolektif Ikuti Uji Klinis Vaksin Nusantara

Nasional
UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

UPDATE 14 April: 74.158 Spesimen Covid-19 Diperiksa Dalam Sehari

Nasional
UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

UPDATE 14 April: Suspek Covid-19 Ada 58.580 Orang

Nasional
UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 April: Ada 108.384 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Soal Vaksin Nusantara, Satgas Covid-19: Harus Ikuti Kaidah Ilmiah dan Standar WHO

Nasional
Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Ditawari Terawan, Gatot Nurmantyo Jadi Relawan Vaksin Nusantara

Nasional
Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Mengaku Sempat Diminta Gabung Kabinet Jokowi, Presiden KSPSI: Lebih Nyaman di Luar

Nasional
Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Satgas Covid-19 Tegaskan Kewenangan Penghentian Uji Vaksin Nusantara di Tangan BPOM

Nasional
IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

IDI Pertanyakan Jaminan Prosedur Pengujian Vaksin Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X