Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/03/2017, 16:09 WIB
|
EditorSabrina Asril


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi merasa tidak mengetahui persoalan pajak yang dihadapi PT Eka Prima Ekspor (EKP) Indonesia. Ken merasa tidak pernah menginstruksikan anak buahnya untuk membatalkan tagihan pajak PT EKP sebesar Rp 78 miliar.

Hal itu dikatakan Ken saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (13/3/2017). Ken bersaksi untuk terdakwa Country Director PT EKP Indonesia R Rajamohanan Nair.

"Saya tidak tahu dan tidak pernah ada laporan khusus soal perusahaan itu," ujar Ken kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ken, ia hanya mendapat informasi bahwa restitusi yang diberikan Kantor Wilayah Khusus DKI jumlahnya cukup besar. Menurut Ken, tingkat penerimaan Kanwil DKI yang menurun diduga karena jumlah restitusi yang tinggi.

(Baca: Dirjen Pajak Akui Ada Pertemuan dengan Adik Ipar Jokowi)

Selain itu, Ken mengaku mendapat banyak keluhan dari pengusaha asal Jepang dan Korea, termasuk PT EKP soal pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pencabutan PKP itu dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam Kalibata.

"Pencabutan PKP memang dibenarkan apabila wajib pajak tidak sesuai dengan sebenarnya. Makanya saya minta supaya diteliti lagi dan disesuaikan sama peraturan," kata Ken.

Sementara itu, mengenai Surat Tagihan Pajak (STP) PT EKP sebesar Rp 78 miliar, menurut Ken, pembatalan STP adalah kewenangan Kepala Kanwil. Pembatalan bisa saja dilakukan apabila terjadi salah perhitungan, salah penulisan, atau salah menerapkan undang-undang.

"Tapi Kanwil juga tidak ada keharusan untuk lapor ke Dirjen," kata Ken.

(Baca: Uang Rp 6 Miliar Disiapkan untuk Suap Kakanwil Pajak DKI)

Meski demikian, menurut Ken, STP sebesar Rp 78 miliar tersebut seharusnya dapat secara otomatis dibatalkan apabila PT EKP mengikuti program pengampunan pajak. Dengan demikian, PT EKP hanya perlu membayar nilai pokok pajak.

Meski tidak secara spesifik, nama Ken disebut jaksa KPK dalam surat dakwaan terhadap Rajamohanan Nair. Setidaknya, Ken disebut mengikuti pertemuan di Kantor Ditjen Pajak dan mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap perusahaan Rajamohanan.

Salah satu orang yang bertemu dengan Ken adalah teman bisnis Rajamohanan, Arif Budi Sulistyo. Arif merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo.

(Baca: Kakanwil Pajak DKI Pernah Memaki Kepala KPP PMA demi PT EKP)

Tak lama setelah pertemuan Ken dan Arif, Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan PKP PT EKP. Selain itu, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus M Haniv atas nama Dirjen Pajak mengeluarkan keputusan pembatalan tagihan pajak terhadap PT EKP.

Dengan demikian, tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015, menjadi nihil.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, adik ipar Presiden Joko Widodo, masih bertatus sebagai saksi, dalam perkara suap direktorat jenderal pajak. Penegasan status Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Joko Widodo itu, disampaikan wakil ketua KPK Saut Situmorang, seusai menjadi pembicara dalam sebuah seminar nasional di Solo, Jawa tengah, Senin sore (6/3). Nama adik ipar Presiden Joko Widodo, muncul dalam surat dakwaan Ramapanicker Rajamohan Nair, Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, yang didakwa menyuap pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno, sebesar Rp 1,9 miliar.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk 'Kepentingan Politik', PKB Buka Suara

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk "Kepentingan Politik", PKB Buka Suara

Nasional
Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Nasional
Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Nasional
MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Nasional
Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Nasional
Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.