Disebut Dalam Dakwaan Kasus E-KTP, Golkar Pertimbangkan Langkah Hukum

Kompas.com - 13/03/2017, 16:02 WIB
Sekjen Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Rakhmat Nur HakimSekjen Golkar Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan partainya akan menempuh langkah hukum terkait isi dakwaan yang menyebut Golkar menerima aliran dana korupsi KTP elektronik ( e-KTP) sebesar Rp 150 miliar.

"Itu penting karena dalam dakwaan itu ya ada dicantumkan bahwa Partai Golkar ada mendapat Rp 150 miliar. Saya kira itu tidak benar sehingga dengan demikian Partai Golkar merasa untuk melakukan langkah-langkah hukum," kata Idrus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Idrus mengatakan, penyebutan tanpa bukti kuat ini sangat merugikan. Apalagi, kata dia, Golkar akan menghadapi agenda politik dalam waktu dekat, seperti Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

(Baca: Soal Nama-nama di Kasus E-KTP, KPK Tegaskan Informasi Tak Hanya dari Nazaruddin)

Saat ini, lanjut Idrus, Golkar telah menugaskan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Rudi Alfonso untuk mengkaji langkah hukum yang akan ditempuh.

Ketika ditanya pihak mana yang akan digugat jika nantinya Golkar mengambil langkah hukum, Idrus menjawab hal itu belum diputuskan karena masih dikaji.

"Saya kira silakan nanti Pak Rudi yang akan menentukan langkah yang harus diambil. Karena apa? Seluruh keluarga besar Partai Golkar tidak nyaman dengan adanya pencatuman partai Golkar dalam dakwaan itu," lanjut Idrus. 

Dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang digelar Kamis (9/3/2017), disebutkan bahwa Pelaksana proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik, Andi Agustinus alias Andi Narogong berencana memberi uang kepada sejumlah partai politik dan sejumlah petingginya.

(Baca: Soal Dana Proyek E-KTP, Setya Novanto Persilakan KPK Cek ke Bendahara-bendahara Golkar)

Hal itu dilakukan guna memperlancar proyek e-KTP.

Andi menyatakan akan memberi uang sebesar Rp 520 miliar yang akan dibagi-bagikan ke sejumlah partai politik.

Rencananya, Partai Golkar dan Demokrat masing-masing mendapatkan Rp 150 miliar, PDI Perjuangan mendapatkan Rp 80 miliar, serta partai-partai lainnya sebesar Rp 80 miliar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Jokowi Ingin Bubarkan Lembaga, Refly Harun Sarankan Mulai dari Internal Istana

Nasional
Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Resah Maraknya Pembatasan Diskusi, Mahasiswa Gugat UU Perguruan Tinggi ke MK

Nasional
Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Ketua MPR Minta Wacana Aktifkan Tim Pemburu Koruptor Berkaca pada Kegagalan Masa Lalu

Nasional
Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Kemendagri Minta Daerah yang Gelar Pilkada 2020 Tingkatkan Pencairan Dana NPHD

Nasional
BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

BP2MI Gerebek Penampungan Pekerja Migran Ilegal, Selamatkan Pasutri

Nasional
Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Komnas Lansia, Dibentuk Megawati, tetapi Mau Dibubarkan Jokowi...

Nasional
Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Ada Pandemi Covid-19, Pembubaran 18 Lembaga Negara oleh Jokowi Dinilai Mendesak

Nasional
7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar 'Swab Test' dalam 2 Tahap

7 Pegawai Positif Covid-19, KPK Gelar "Swab Test" dalam 2 Tahap

Nasional
Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Maria Pauline Minta Pendampingan Hukum, Ini Kata Kedubes Belanda

Nasional
Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Novel Baswedan: Sulit Berharap Saat Persidangan Jauh dari Fakta dan Banyak Kejanggalan

Nasional
BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

BPPT: 1 Juta Alat Rapid Test Buatan Dalam Negeri Siap Diproduksi

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Anggota DPR: Jangan Ada Pengecualian Sanksi bagi Pejabat yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Pandemi Covid-19, Gugus Tugas Sebut Kondisi Jawa Barat Semakin Membaik

Nasional
Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Kabareskrim: Bareskrim Sedang Berbenah, Anggota Tak Bisa Ikuti Silakan Mundur

Nasional
Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Laman Pengecekan Pemilih Pilkada Diretas, KPU Pastikan Data Aman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X