Menurut PDI-P, Tak Perlu Hak Angket E-KTP

Kompas.com - 13/03/2017, 15:50 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di acara Hari Ulang Tahun PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di acara Hari Ulang Tahun PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P) menilai, tak perlu ada hak angket untuk mengusut kasus e-KTP.

Wakil Ketua Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mempertanyakan target dari pengajuan hak angket tersebut. 

Menurut dia, biarkan proses hukum berjalan dan sepenuhnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sudah masuk ranah hukum, lalu apa yang jadi target angket? Apa ingin gaduh saja?" ujar Hendrawan, melalui pesan singkat, Senin (13/3/2017).

Hendrawan berpendapat, yang dibutuhkan saat ini adalah mengawal agar KPK mengusut tuntas kasus tersebut.

(Baca: Ini Alasan Fahri Hamzah Usulkan Hak Angket Kasus E-KTP)

Ia mengibaratkan hak angket sebagai "senjata pamungkas" DPR dan belum perlu digunakan.

"Jangan sampai KPK tak bernyali mengusut atau menuntaskan kasus ini. Biar KPK menari dengan gendangnya sendiri," kata Anggota Komisi XI tersebut.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengajak para anggota DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi.

Fahri menduga ada yang tidak beres dalam proses pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut.

Dia kemudian menganalogikan apa yang dilakukan KPK saat ini dengan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq pada 2013 lalu.

(Baca: Hanura: Hak Angket Kasus E-KTP Berpotensi Timbulkan Kecurigaan Rakyat)

Saat itu, banyak politisi yang namanya disebut, tetapi hanya Lutfi yang divonis. 

"Sebab kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional," kata Fahri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada 'Imported Case' Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Jokowi: Hati-hati, Begitu Ada "Imported Case" Covid-19, Citra Pariwisata Akan Buruk

Nasional
Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Kemendagri dan KPK Sepakat, Penyaluran Bansos Harus Berbasis NIK

Nasional
Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Pariwisata Dibuka Lagi Saat New Normal, Bali Jadi Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Pelaksanaan Pilkada Saat Pandemi Covid-19 Dikritik, Ini Respons Komisi II DPR

Nasional
Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Soal Pemberian Vonis Rendah Kasus Korupsi, ICW: Harusnya Jadi Perhatian Ketua MA

Nasional
Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Perludem: Pilkada 2020 Belum Punya Dasar Hukum Terkait Protokol Penanganan Covid-19

Nasional
KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

KPU Usul Penambahan Anggaran Pilkada, Salah Satunya untuk Tes Covid-19

Nasional
Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Karena Sering Ditanya, Zulkifli Tegaskan bahwa PAN Mitra Kritis Pemerintah

Nasional
Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Data Sebaran 23 Pasien Meninggal akibat Covid-19, Terbanyak di Jawa Timur

Nasional
KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

KPK Dinilai Menganggap Remeh Kasus Harun Masiku dan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Pemerintah Minta Pemilik Toko Atur Arus Pengunjung supaya Tak Ada Penumpukan

Nasional
ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

ICW: Sudah Diprediksi, Kasus yang Libatkan Harun Masiku Divonis Rendah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X