Fahri Hamzah: Revisi UU KPK Tak Akan Berjalan Tanpa Persetujuan Presiden

Kompas.com - 13/03/2017, 14:17 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan, DPR tak akan melanjutkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) jika tak mendapatkan "lampu hijau" dari Istana.

Wacana revisi UU KPK kembali menguat menyusul dilakukannya sosialisasi draf RUU KPK ke sejumlah universitas dalam satu bulan terakhir.

"Di Pimpinan pun, karena sudah konsultasi berkali-kali, tidak akan menjalankan revisi UU KPK kalau Istana tidak setuju," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/3/2017). 

Ia enggan berkomentar lebih lanjut agar wacana ini tak bergulir semakin liar.

Menurut dia, DPR tak mungkin melanjutkan pembahasan revisi UU KPK tanpa dukungan Presiden Joko Widodo.

"Kalau pemerintahnya mau, ayo. Kalau pemerintah enggak mau, enggak bisa," kata dia.

(Baca: Revisi UU KPK Kembali Dimunculkan, Pimpinan DPR Bantah Ada Titipan)

"Jadi kalau DPR jalan, itu karena Presiden setuju," lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Badan Keahlian DPR sebelumnya melakukan sosialisasi revisi UU KPK. Sosialisasi dilakukan ke Universitas Andalas, Universitas Nasional, Universitas Gadjah Mada, serta akan ke Universitas Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon tidak menampik bahwa sosialisasi revisi UU KPK dilakukan atas permintaan pimpinan DPR.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI-P Ichsan Soelistyo, pengusul draf RUU ini sama dengan pengusul draf yang sempat muncul pada Oktober 2015.

Saat itu, ada 45 anggota DPR dari enam fraksi yang menjadi pengusul. Sebanyak 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 9 orang dari Fraksi Golkar, 5 orang dari Fraksi PPP, 3 orang dari Fraksi Hanura, dan 2 orang dari Fraksi PKB.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X