Kompas.com - 12/03/2017, 18:08 WIB
Prosesi pemukulan gong oleh Ketua DPD RI Mohammad Saleh saat membuka seminar naaional dalam rangka perayaan hari ulang tahun DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016) dok.DPD RIProsesi pemukulan gong oleh Ketua DPD RI Mohammad Saleh saat membuka seminar naaional dalam rangka perayaan hari ulang tahun DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, menilai keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat penting bagi Indonesia.

Meskipun banyak suara yang muncul untuk membubarkan DPD karena kinerjanya yang minim, kata dia, usulan tersebut tak bisa dibenarkan.

"Pertama, DPD itu bukan lembaga negara setingkat komisi seperti KPK dan Komnas HAM. DPD itu lembaga negara yang sejajar dengan DPR, itu produk dari amandemen UUD 1945," kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Bivitri menyebut keberadaa DPD merupakan rumusan konstitusional. Hal itu, kata dia, mempertimbangkan dua hal penting.

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga perwakilan yang menguasai isu kedaerahan yang nantinya dibawa ke Jakarta agar menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Kedua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dalam berbagai hal seperti ada istiadat dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu dibutuhkan pula lembaga perwakilan yang mampu merepresentasikan hal tersebut dalam jalannya proses pembangunan.

Kedua hal tersebut, kata Bivitri, belum tentu bisa diwakili oleh DPR yang berfokus merepresentasikan kepentingan partai politik.

"Jadi kita enggak bisa main mutlak-mutlakkan bubarkan DPD karena kinerjanya tidak benar. Semangatnya harusnya adalah memperbaiki DPD. Karena melihat dua kebutuhan tadi, DPD memang dibutuhkan," ujar dia.

Kompas TV Apa Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 2.925 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia

Nasional
Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Cerita Hasto tentang Megawati: Pernah Pakai Gips untuk Sambung Tanaman

Nasional
Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Pramono Anung: PDI-P Partai yang Punya Sikap Jelas, Tak Asal Beda Saat Jadi Oposisi

Nasional
Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Yasonna Klaim PDI-P Tak Hanya Berpikir Politik Kekuasaan, tapi Juga Lingkungan Hidup

Nasional
HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

HUT Ke-75 Megawati, Pramono Anung: Politik Ibu Ketum Jangka Panjang, Tidak Grasa-grusu

Nasional
2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

2 Kasus Kematian Pasien Omicron di RI, Tanda Bahaya Untuk Orang Berpenyakit Komorbid

Nasional
Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Hakim dan Panitera Jadi Tersangka Suap, MAKI Desak Kewenangan Komisi Yudisial Diperkuat

Nasional
Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Kasus Omicron Terus Bertambah, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Kaji Ulang Level PPKM di Jakarta

Nasional
Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Tingginya Risiko Meninggal Dunia Pasien Covid-19 Lansia dan yang Berkomorbid, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi

Nasional
Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Kemenkes Sebut Sesak Napas sebagai Gejala Utama Pasien Varian Omicron yang Meninggal

Nasional
Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Maruli Simanjuntak Jadi yang ke-44, Ini Daftar Pangkostrad sejak Era Soekarno

Nasional
Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.