Kompas.com - 12/03/2017, 18:08 WIB
Prosesi pemukulan gong oleh Ketua DPD RI Mohammad Saleh saat membuka seminar naaional dalam rangka perayaan hari ulang tahun DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016) dok.DPD RIProsesi pemukulan gong oleh Ketua DPD RI Mohammad Saleh saat membuka seminar naaional dalam rangka perayaan hari ulang tahun DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2016)
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti, menilai keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat penting bagi Indonesia.

Meskipun banyak suara yang muncul untuk membubarkan DPD karena kinerjanya yang minim, kata dia, usulan tersebut tak bisa dibenarkan.

"Pertama, DPD itu bukan lembaga negara setingkat komisi seperti KPK dan Komnas HAM. DPD itu lembaga negara yang sejajar dengan DPR, itu produk dari amandemen UUD 1945," kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Bivitri menyebut keberadaa DPD merupakan rumusan konstitusional. Hal itu, kata dia, mempertimbangkan dua hal penting.

Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lembaga perwakilan yang menguasai isu kedaerahan yang nantinya dibawa ke Jakarta agar menjadi pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan nasional.

Kedua, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman dalam berbagai hal seperti ada istiadat dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu dibutuhkan pula lembaga perwakilan yang mampu merepresentasikan hal tersebut dalam jalannya proses pembangunan.

Kedua hal tersebut, kata Bivitri, belum tentu bisa diwakili oleh DPR yang berfokus merepresentasikan kepentingan partai politik.

"Jadi kita enggak bisa main mutlak-mutlakkan bubarkan DPD karena kinerjanya tidak benar. Semangatnya harusnya adalah memperbaiki DPD. Karena melihat dua kebutuhan tadi, DPD memang dibutuhkan," ujar dia.

Kompas TV Apa Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Jerat Korupsi Sang Pengadil, Ketika Hukum Diperjualbelikan...

Nasional
Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Membaca Isyarat Jokowi soal Pimpinan Ibu Kota Baru Berlatar Arsitek dan Kepala Daerah, Siapa Dia?

Nasional
Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Kombes Riko Dicopot Imbas Diduga Terima Suap, Irwasda Polda Sumut Jadi Plh Kapolrestabes Medan

Nasional
Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Nasional
Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Ma’ruf Terima Kunjungan Wakil Indonesia di Moto3 GP 2022, Pebalap Mario Suryo Aji

Nasional
Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.