KPK: Dugaan Suap untuk Kepala Bakamla Akan Dibuktikan di Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan suap untuk Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo akan dibuktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Arie sebelumnya disebut dalam surat dakwaan PT Merial Esa Hardy Stefanus, terlibat dalam perkara suap yang melibatkan pejabat Bakamla Eko Hadi Susilo.

"Ada atau tidaknya aliran dana, nanti akan disimak bersama di persidangan. Kalau di dakwaan, kami sudah munculkan konstruksi yang sifatnya umum dan konstruksi besar indikasi suap ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Sebelumnya, dua pegawai PT Merial Esa didakwa menyuap empat pejabat di Bakamla. Suap itu terkait proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Dalam surat dakwaan, Kepala Bakamla Arie Soedewo disebut meminta fee sebesar 7,5 persen dari nilai anggaran pengadaan monitoring satelit sebesar Rp 222,4 miliar.

M Fajar Marta Kepala Badan Keamanan Laut RI Arie Soedewo

Permintaan itu disampaikan kepada pihak perusahaan yang dimenangkan dalam proses pengadaan.

Pemberian suap kepada empat pejabat Bakamla awalnya bertujuan agar perusahaan milik Fahmi Darmawansyah, yakni PT Melati Technofo Indonesia, dimenangkan dalam kegiatan pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

(Baca: Kepala Bakamla Disebut Minta "Fee" 7,5 Persen dari Pengadaan Monitoring Satelit)

Keikutsertaan perusahaan milik Fahmi diawali kedatangan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dan Kepala Bakamla Arie Soedewo ke Kantor PT Merial Esa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Ali Fahmi menawarkan Fahmi Darmawansyah yang juga Direktur Utama PT Merial Esa untuk bermain proyek di Bakamla.

Beberapa dari empat pejabat Bakamla yang ikut menerima uang dalam kasus ini merupakan anggota TNI dan telah diproses hukum di POM TNI.

Menurut Febri, KPK akan mengungkap satu per satu peran baik warga sipil maupun TNI yang terlibat dalam suap pengadaan monitoring satelit.

"Tentu koordinasi akan kami lakukan lebih intensif dengan pihak POM TNI, agar penanganan kasus ini bisa dituntaskan, selain memang KPK juga punya target kinerja untuk lebih maksimal," kata Febri.