Kompas.com - 10/03/2017, 10:52 WIB
|
EditorAmir Sodikin

Dari penelusuran dan catatan Kompas.com, KPK memang pernah memanggil Arif. Panggilan pertama adalah pada 9 Desember 2016, yang tidak dia penuhi karena sakit. Adapun soal surat yang datang telat itu merupakan panggilan kedua, untuk jadwal pemeriksaan 13 Desember 2016.

Besoknya saya minta diperiksa tapi nggak diperiksa. Setelah itu nggak ada panggilan lagi,” lanjut dia.

(Baca juga: Datangi KPK, Arif Wibowo Bantah Mangkir dari Pemeriksaan)

Di luar hal-hal seperti ini, Juru Bicara KPK Febri Diyansah sudah menyampaikan bahwa lembaganya tak menjadikan efek terhadap perpolitikan nasional atas penyebutan nama-nama ini sebagai pertimbangan.

"Untuk dampak politik, kami tentu tidak menghitung itu. Karena fokus KPK adalah menangani kasus di jalur hukum," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Selintas proyek e-KTP

E-KTP bisa dibilang merupakan upaya Pemerintah untuk memulai mewujudkan pemberlakuan identitas tunggal bagi setiap warga negara. Mimpinya, nomor induk kependudukan bisa menjadi rujukan untuk segala kebutuhan administrasi-birokrasi untuk pelayanan publik.

Payung besar dari program ini adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Belakangan, UU ini berubah menjadi UU 24 Tahun 2013.

Adapun aturan pelaksaan yang menjadi rujukan proyek e-KTP adalah Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Aturan ini lalu mengalami perubahan dan menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010.

Dalam praktiknya, program ini selalu punya cerita tersendiri. Alat yang tak sesuai harapan, perekaman data penduduk yang meleset dari target, dan ujung-ujungnya identitas tunggal bagi semua kebutuhan pelayanan publik masih saja jauh panggang dari api.

Paling gampang sebagai rujukan kasat mata, daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah, masih saja berantakan. Dalam setiap perkara sengketa terkait pesta demokrasi, masalah data kependudukan yang menjadi acuan penyusunan daftar pemilih itu masih disebut.

Lebih gampang lagi, ya semua teriakan warga yang sudah berbulan-bulan menunggu blanko e-KTP tersedia dari Kementerian Dalam Negeri itu....

Katakanlah setiap tahun ada tambahan 1 persen penduduk Indonesia dan terus bertambah usia, bisa jadi ada minimal 2 juta orang butuh KTP baru saat umurnya melewati angka 17 pada waktunya. Itu kalau proyeksi pertumbuhan penduduk kita adalah 1 persen per tahun.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk Indonesia pada 1990-2000 adalah 1,49 persen per tahun. Kalau penduduk Indonesia pada 2010 menurut sensus terakhir adalah sekitar 237 juta jiwa, tinggal dikalikan saja berapa tambahan usia 17 tahun dalam 7 tahun terakhir.

Adapun data survei antar-sensus yang digelar BPS pada 2015 menyebut perkiraan jumlah penduduk Indonesia pada tahun itu adalah 255,182 juta jiwa. Berapa jadinya kira-kira jumlah penduduk yang harusnya mulai punya KTP tapi tak kesampaian gara-gara segala drama e-KTP ini?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Nasional
KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.