Geger Nama di Kasus E-KTP, Satu Lagi Drama Urusan Identitas Tunggal

Kompas.com - 10/03/2017, 10:52 WIB
Sejumlah bantahan soal dugaan penerimaan aliran dana proyek e-KTP sebagaimana tertera dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (9/3/2017) KOMPAS.com/BAYU GALIH WIBISONOSejumlah bantahan soal dugaan penerimaan aliran dana proyek e-KTP sebagaimana tertera dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Kamis (9/3/2017)
|
EditorAmir Sodikin

Ada pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR saat proyek tersebut berjalan.

(Baca: Ganjar Pranowo Membantah dan Tegaskan Tak Terima Uang Proyek E-KTP)

Hingga Kamis (9/3/2017), Kompas.com telah mengumpulkan sejumlah bantahan dari sebagian nama yang ikut disebut dalam dakwaan.

Sejumlah nama-nama yang disebut dalam daftar memang sudah pernah dipanggil dan menjalani pemeriksaan di KPK. Namun, sebagian yang lain juga belum.

Cerita ironis sekaligus kontradiktif muncul pula dari pembacaan dakwaan ini. Jauh-jauh hari, teriakan soal dugaan penyimpangan proyek e-KTP sudah ada, tak terkecuali dari parlemen.

Adalah Arif Wibowo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi salah satu yang lantang meminta penggarapan proyek e-KTP dihentikan dulu sementara.

Harian Kompas edisi 11 Agustus 2011, misalnya, mengutip panjang lebar pernyataan Arif soal itu. ”Evaluasi diperlukan mengingat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program e-KTP,” kata dia, yang waktu itu menjabat Ketua Kelompok Kerja Fraksi PDI-P di Komisi II DPR, Rabu (10/8/2011).

Menurut Arif, proses lelang atau tender proyek saja sudah bermasalah. Kementerian Dalam Negeri dinilai melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Arif menengarai,  kementerian tersebut menggagalkan sejumlah konsorsium peserta tender dengan dalih tidak lolos administrasi. Padahal, konsorsium itu menawarkan sistem dan teknologi yang relatif baik.

Sejumlah warga Kabupaten Tangerang memadati belasan loket di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tigaraksa, Tangerang, Senin (29/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah warga Kabupaten Tangerang memadati belasan loket di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tigaraksa, Tangerang, Senin (29/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran.

Situs http://lpse.depdagri.go.id, tulis Kompas, pada hari itu menunjukkan status gagal pada lelang penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) dari 2011 sampai 2012 dengan harga perkiraan sendiri Rp 6 triliun.

Arif juga menilai Kementerian Dalam Negeri tidak akurat dalam menentukan jumlah peralatan yang dibutuhkan untuk pendataan. Percetakan Negara RI sebagai pemenang tender hanya menyiapkan dua unit alat per kecamatan, yang masing-masing hanya mampu memproduksi 240 e-KTP per hari per 10 jam produksi.

Seharusnya, per hari setiap kecamatan memasukkan data 317 jiwa penduduk karena target jumlah penduduk yang didata 67 juta jiwa hingga akhir 2011. Selain itu, perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaksana jaringan internet juga perusahaan yang gagal melakukan uji petik pada 2009.

Kualitas sistem e-KTP juga diragukan karena panitia proyek hanya melakukan uji petik terhadap 150.000 KTP.  Sejumlah media lain pernah pula mengangkat kritik tersebut, termasuk soal gelagat pemborosan anggaran yang berpotensi koruptif di proyek e-KTP.  

Nah, sub-drama dari sidang kasus dugaan korupsi dalam proyek e-KTP ini adalah nama Arif menjadi salah satu yang disebut  menerima aliran dana dalam dakwaan jaksa KPK.

Sejumlah warga Kabupaten Tangerang memadati belasan loket di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tigaraksa Tangerang, Senin (29/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran.KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI Sejumlah warga Kabupaten Tangerang memadati belasan loket di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tigaraksa Tangerang, Senin (29/8/2016). Sebagian besar warga mengurus e-KTP, KK, dan akta kelahiran.

Saat dikonfirmasi, Arif membantah pernah bertemu Andi Narogong—yang namanya muncul sejak awal dakwaan kasus ini—bersama Nazaruddin. Dia pun menyatakan belum pernah memberi keterangan kepada KPK terkait penyebutan namanya dalam kasus ini.

(Pernah dipanggil KPK), tapi surat panggilannya datang jam 14.00 siang, saya baru tahu jam 20.00 malam, sementara harus menghadap jam 10.00 pagi,” tulis dia, Jumat (10/3/2017) dini hari. Pemanggilan itu, sebut dia, terjadi pada Desember 2016.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X