Kompas.com - 10/03/2017, 08:08 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui, ada pembenahan sistem yang dilakukan di Kementerian Dalam Negeri setelah adanya kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Hal itu berkaitan dengan pengelolaan e-KTP, terutama pada sistem administrasi kependudukan.

"Saya kira pembenahan ada," ujar Tjahjo, melalui sambungan telepon dalam acara diskusi, di Kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Barat, Kamis (9/3/2017).

"Contoh, pemerintah lalu kerja sama Indosat. Tender zaman saya yang menang adalah Telkom," lanjut dia.

(Baca: Kasus Korupsi E-KTP, Mendagri Minta Jajarannya Kooperatif kepada KPK)

Setelah munculnya kasus proyek e-KTP, kata Tjahjo, Kementerian Dalam Negeri menjadi berhati-hati.

Apalagi, nilai kerja sama yang dilakukan Kemendagri bersama Telkom lebih besar.

Ia memahami jika secara psikologis jajaran di Kemendagri ada yang terganggu dan tak bisa konsentrasi penuh dalam bekerja karena dampak kasus e-KTP.

Oleh karena itu, Tjahjo mengganti beberapa pejabat eselon 2.

"Dirjennya sudah saya ganti, beberapa pejabat eselon 2 sudah saya ganti. Tapi yang memahami betul juga kan masih ada," kata Politisi PDI Perjuangan itu. 

Ia juga berpesan kepada jajaran di Kemendagri agar kooperatif jika dimintai keterangan oleh KPK.

(Baca: Siapa Penerima "Fee" Terbesar dari Kasus Korupsi E-KTP?)

"Sampaikan apa adanya supaya bisa cepat selesai. Sehingga teman-teman pusat dan daerah bisa bekerja dengan tenang dan konsen, yang penting server-nya aman," kata Tjahjo.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Sejumlah nama disebut menerima aliran dana dalam pengadaan e-KTP pada 2010 menurut dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan pada Kamis (9/3/2017) untuk terdakwa Irman dan Sugiharto

Dalam dakwaan kasus dugaan korupsi e-KTP, puluhan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 disebut menerima fee dari uang yang dianggarkan dalam proyek e-KTP.

Dalam kasus ini, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, duduk di kursi terdakwa.

Dakwaan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sekira bulan Juli hingga Agustus 2010, DPR RI mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011. Salah satunya soal anggaran proyek e-KTP.

Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pelaksana proyek beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR RI.

Kemudian, disetujui anggaran senilai Rp 5,9 triliun dengan kompensasi Andi memberi fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Akhirnya disepakati 51 persen dari anggaran digunakan untuk proyek, sementara 49 persen untuk dibagi-bagikan ke Kemendagri, anggota DPR RI, dan keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Dalam kasus ini, Irman didakwa memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura.

Sementara itu, Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dollar AS.

Kompas TV Berikut Asal Muasal Bergulirnya Kasus Korupsi E-KTP
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Partai Pelita Optimistis Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Gerindra-PKB: Penentuan Capres-Cawapres oleh Prabowo-Cak Imin

Nasional
Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Prabowo Sebut PKB Partai Pertama yang Ajak Gerindra Kerja Sama

Nasional
Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Dipimpin Din Syamsuddin, Partai Pelita Daftar Peserta Pemilu 2024

Nasional
Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Dicabutnya Kuasa Deolipa Yusmara di Tengah Pengakuan Bharada E

Nasional
Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Prabowo dan Muhaimin Tanda Tangani Piagam Deklarasi, Gerindra-PKB Resmi Bentuk Koalisi

Nasional
Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Langgar Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J, 16 Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus

Nasional
Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Melihat Lebih Dekat Mobil Kepresidenan Indonesia dari Masa ke Masa

Nasional
Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Polah Ferdy Sambo Terkait Penembakan Brigadir J: Dulu Menangis, Kini Akui Jadi Dalang Pembunuhan

Nasional
Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Hadiri Kongres IPNU-IPPNU, Gus Muhaimin Ajak Kader IPNU-IPPNU Teguhkan 3 Landasan

Nasional
Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Deklarasi Koalisi Bersama Gerindra, PKB: Tidak akan Keluar dari Muhaimin dan Prabowo

Nasional
Bupati Pemalang Temui Seseorang di Gedung DPR RI Sebelum Ditangkap, KPK: Belum Ada Bukti Terlibat

Bupati Pemalang Temui Seseorang di Gedung DPR RI Sebelum Ditangkap, KPK: Belum Ada Bukti Terlibat

Nasional
Polisi: Kalaupun Istri Ferdy Sambo Dilecehkan Brigadir J, Bukan Terjadi di Rumah Dinas

Polisi: Kalaupun Istri Ferdy Sambo Dilecehkan Brigadir J, Bukan Terjadi di Rumah Dinas

Nasional
Menanti Pendamping Prabowo Subianto Usai Umumkan Maju jadi Capres 2024...

Menanti Pendamping Prabowo Subianto Usai Umumkan Maju jadi Capres 2024...

Nasional
Marzuki Alie Hadiri Rapimnas Gerindra, Prabowo: Tanda-tanda Ingin Bergabung

Marzuki Alie Hadiri Rapimnas Gerindra, Prabowo: Tanda-tanda Ingin Bergabung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.