Disebut Terima 1 Juta Dollar AS dari Proyek E-KTP, Agun Gunandjar Mohon Doa

Kompas.com - 09/03/2017, 17:32 WIB
Politisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menjadi narasumber saat berdiskusi dalam acara Tribun Livechat di kantor Tribun Jakarta, Kamis (27/11/2014). Agun membahas kisruh yang terjadi di partai berlambang pohon beringin tersebut. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINPolitisi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menjadi narasumber saat berdiskusi dalam acara Tribun Livechat di kantor Tribun Jakarta, Kamis (27/11/2014). Agun membahas kisruh yang terjadi di partai berlambang pohon beringin tersebut. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Anggota Komisi II DPR RI Periode 2009-2014 Agun Gunandjar Sudarsa enggan berkomentar jauh soal dugaan keterlibatannya dalam perkara dugaan koruspi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Ia memohon doa kepada publik agar bisa sabar menghadapi situasi tersebut.

"Mohon kesabaran dan doanya karena segalanya harus saya jalani dan hadapi dengan sabar dan tenang. Insya Allah Tuhan membimbing kita semua," kata Agun melalui pesan singkat, Kamis (9/3/2017).

(Baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Agun disebut menerima fee dari proyek pengadaan e-KTP sebesar 1 juta dollar AS. Saat itu, Agun juga merupakan anggota Badan Anggaran DPR.

Ia memilih untuk menyerahkan semuanya pada proses di pengadilan karena fakta akan diuji secara terbuka.

"Bukan saatnya dan tempatnya bagi saya untuk mengklarifikasi melalui media perihal proses penegakan hukum untuk kasus korupsi e-KTP yang sedang berjalan. Saya menghormati, mematuhi dan menjalankan semua proses ini," kata Anggota Komisi III DPR itu.

Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Komisi II dan Banggar DPR RI saat itu menyetujui anggaran untuk proyek pengadaan dan penerapan e-KTP. Uang itu diberikan pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong di ruang kerja anggota Komisi II DPR RI, Mustoko Weni, pada Oktober 2010.

(Baca: Agun Gunandjar Disebut Terima 1 Juta Dollar AS dari Proyek e-KTP)

Agun kembali menerima uang dari proyek e-KTP itu sehingga total uang yang didapatkan Agung senilai 1,047 juta dollar AS. Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X