Jaksa KPK Yakin Setya Novanto dan Anggota DPR Lain Terima Uang E-KTP

Kompas.com - 09/03/2017, 16:24 WIB
Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUJaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin bahwa Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI lainnya ikut menerima uang dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Uangnya kami yakini sudah terdistribusi semuanya. Poin-poin penting yang terdistribusi itu sudah kami sampaikan di dakwaan tadi," ujar jaksa KPK Irene Putrie di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sejumlah nama anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

(Baca: Dakwaan Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diberi Jatah Rp 574 Miliar)

Kedua terdakwa disebut bersama-sama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, memberikan suap kepada sejumlah anggota DPR. Tujuannya, agar Komisi II DPR dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran yang diusulkan untuk proyek e-KTP.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Jaksa Penasehat Hukum saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan Irman dan Sugiharto juga memperkaya orang lain dan korporasi. Jaksa KPK menguraikan berbagai penerima aliran dana di dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto.

(Baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Beberapa di antaranya seperti Setya Novanto yang diberikan jatah 11 persen dari total nilai proyek e-KTP, atau sekitar Rp 574 miliar.

Kemudian, Gamawan Fauzi sebesar 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta. Selain itu, Melchias Marcus Mekeng sebesar 1,4 juta dollar AS. Olly Dondokambey 1,2 juta dollar AS, Ganjar Pranowo 520.000 dollar AS, dan Yasonna H Laoly 84.000 dollar AS.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Peringatan Maulid Nabi, Jokowi Ingatkan Kepedulian Sosial di Masa Pandemi

Nasional
Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Polri Tangkap Oknum Petugas Lapas Pekanbaru, Diduga Kurir Narkoba di Jaringan Dikendalikan Napi

Nasional
Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Pemuda dan Masa Depan Indonesia

Nasional
54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

54 Wilayah Ini Zona Oranye Covid-19 Selama 10 Minggu, Satgas Nilai akibat Merasa Nyaman

Nasional
8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

8 Bulan Buron, Begini Kronologi Penangkapan Tersangka Penyuap Nurhadi

Nasional
Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Tangkap Tersangka Penyuap Nurhadi, KPK Amankan Kendaraan dan Alat Komunikasi

Nasional
Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Ada 4 Kabupaten/Kota Belum Catat Pasien Covid-19 yang Sembuh, Ini Alasannya

Nasional
Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Pilkada Mojokerto, Saat Adik Menaker Ida Fauziyah Dampingi Petahana...

Nasional
KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

KPK Tahan Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi untuk 20 Hari ke Depan

Nasional
Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Doni Monardo Apresiasi 23 Presenter TV yang Terlibat Pembuatan Lagu Pencegahan Covid-19

Nasional
Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Satgas: Persentase Kematian akibat Covid-19 di Indonesia 3,4 Persen, Dunia 2,63 Persen

Nasional
Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Menlu AS Nilai Indonesia Telah Memberi Model Hidup dengan Toleransi

Nasional
Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Wapres Ingatkan Umat Islam untuk Teladani Sifat dan Karakter Nabi Muhammad

Nasional
KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

KPK Tangkap Hiendra Soenjoto, Tersangka Penyuap Nurhadi di MA

Nasional
Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Satgas Ungkap 12 Kabupaten/Kota yang Miliki Lebih dari 1.000 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X