Kompas.com - 09/03/2017, 16:24 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakin bahwa Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR RI lainnya ikut menerima uang dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

"Uangnya kami yakini sudah terdistribusi semuanya. Poin-poin penting yang terdistribusi itu sudah kami sampaikan di dakwaan tadi," ujar jaksa KPK Irene Putrie di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Sejumlah nama anggota DPR dan pejabat Kementerian Dalam Negeri tercantum dalam surat dakwaan terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

(Baca: Dakwaan Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diberi Jatah Rp 574 Miliar)

Kedua terdakwa disebut bersama-sama dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, memberikan suap kepada sejumlah anggota DPR. Tujuannya, agar Komisi II DPR dan Badan Anggaran DPR menyetujui anggaran yang diusulkan untuk proyek e-KTP.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Jaksa Penasehat Hukum saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

Selain memperkaya diri sendiri, perbuatan Irman dan Sugiharto juga memperkaya orang lain dan korporasi. Jaksa KPK menguraikan berbagai penerima aliran dana di dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto.

(Baca: Ini Daftar Mereka yang Disebut Terima Uang Proyek E-KTP)

Beberapa di antaranya seperti Setya Novanto yang diberikan jatah 11 persen dari total nilai proyek e-KTP, atau sekitar Rp 574 miliar.

Kemudian, Gamawan Fauzi sebesar 4,5 juta dollar AS dan Rp 50 juta. Selain itu, Melchias Marcus Mekeng sebesar 1,4 juta dollar AS. Olly Dondokambey 1,2 juta dollar AS, Ganjar Pranowo 520.000 dollar AS, dan Yasonna H Laoly 84.000 dollar AS.

Kompas TV Kuasa hukum terdakwa kasus pengadaan E-KTP, yakni mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto. Soesilo Ariwibowo mengaku tidak ada persiapan khusus dari tim kuasa hukum
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.