Jaksa Akan Hadirkan 133 dari 294 Saksi dalam Sidang Korupsi E-KTP

Kompas.com - 09/03/2017, 13:46 WIB
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Hakim Ketua saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mempersiapkan ratusan saksi yang akan dihadirkan dalam sidang dugaan korupsi proyek e-KTP.

Namun, jaksa tidak akan menghadirkan semua saksi karena jumlahnya telalu banyak.

"Dapat kami sampaikan, ada 294 saksi. Namun demikian, penuntut umum berencana tidak akan menghadirkan keseluruhan," ujar jaksa Irene Putrie, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). 

Dari 294 saksi, ditetapkan hanya 133 saksi saja yang dihadirkan dalam sidang.


Mengingat banyaknya saksi, jaksa meminta agar sidang dilakukan dua kali dalam seminggu. Terlebih lagi, masa sidang punya keterbatasan waktu.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Jaksa Penasehat Hukum saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.
"Maksimal 10 saksi (per sidang)," kata jaksa.

(Baca: Tak Terima Disebut Terlibat Korupsi E-KTP, Marzuki Alie Lapor Polisi)

Mendengar pengajuan itu, hakim John Halasan Butarbutar menyanggupi jika sidang dilakukan dua kali seminggu.

Namun, karena butuh waktu untuk menggeser jadwal sidang lainnya, maka sidang selanjutnya tetap dilakukan pada Kamis (16/3/2017) pekan depan.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULU Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017). KPK menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.
"Penasihat hukum harus menghadapi proses pemeriksaan panjang dan melelahkan. Saya imbau supaya kita yang terlibat dapat menjalankan tugas masing-masing dengan profesional," kata hakim.

Pengacara terdakwa kasus e-KTP, Soesilo Ari Wibowo tak keberatan dengan jadwal tersebut.

Hanya saja, ia meminta agar jaksa memberi informasi mengenai saksi yang akan dihadirkan dalam sidang.

"Supaya efektif itu kira-kira tiga hari sebelum sidang," kata Soesilo.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X