Setya Novanto Bantah Terima Uang Proyek E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto membantah dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang perdana kasus korupsi e-KTP.

Sidang perdana berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017), dengan terdakwa dua mantan pejabat Kemendagri, yaitu Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Dalam dakwaan keduanya, nama Novanto turut disebut menerima sejumlah uang dari proyek e-KTP.

"Bahwa yang disampaikan Saudara (Muhammad) Nazarudin tentang pertemuan saya dengan Anas Urbaningrum adalah tidak benar. Saya tidak pernah mengadakan pertemuan terkait e-KTP. Saya tidak terima uang sebeser pun," kata Novanto, seusai membuka Rapat Kerja Teknis (Rakornis), di Jakarta, Kamis (9/3/2017).

(Baca: Dakwaan Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diberi Jatah Rp 574 Miliar)

Novanto mengatakan, ia sudah diperiksa sebagai saksi oleh KPK dan menyatakan kepada penyidik bahwa ia tidak pernah menerima uang, dan mengadakan pertemuan dengan Anas Urbaningrum dan Andi Narogong.

Meski namanya disebut oleh Jaksa KPK dalam sidang, Novanto mendukung penuh KPK untuk memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi e-KTP yang merugikan negara mencapai Rp 2,3 triliun.

Ia juga menampik adanya keresahan dan perpecahan yang terjadi di internal Golkar terkait kasus e-KTP.

"Enggak ada perpecahan tapi perlu saya jelaskan pada kader daerah bahwa Golkar tidak pernah terima uang e-KTP. Saya ingatkan semua tetap solid, tetap kuat," kata Novanto.

(Baca: Dakwaan Kasus E-KTP: Novanto, Anas, Nazaruddin Sepakat Bagi-bagi Rp 2,5 Triliun)

Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP dan mendapatkan jatah Rp 574 miliar dari total nilai proyek e-KTP.

Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

"Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat bagian sebesar 11 persen, atau sejumlah Rp 574,2 miliar," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).