Dakwaan Korupsi E-KTP, Ade Komaruddin Terima 100.000 Dollar AS

Kompas.com - 09/03/2017, 12:06 WIB
Politisi Partai Golkar Ade Komarudin di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPolitisi Partai Golkar Ade Komarudin di Gedung KPK Jakarta, Jumat (3/2/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP).

Mantan Ketua DPR itu diduga menerima uang 100.000 dollar AS dalam proyek multiyears senilai Rp 5,9 triliun itu.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

Menurut jaksa KPK, uang kepada Ade Komaruddin diserahkan para terdakwa pada pertengahan 2013.

Pemberian 100.000 dollar AS itu terkait jabatan Ade sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

"Uang itu guna membiayai pertemuan Ade Komaruddin dalam pertemuan dengan sejumlah camat, kepala desa, dan sejumlah tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi," ujar jaksa KPK, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Dalam kasus ini, Irman dan Sugiharto didakwa merugikan negara sebesar Rp 2,314 triliun.

Menurut jaksa, kedua terdakwa diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, keduanya terlibat dalam mengarahkan dan memenangkan perusahaan tertentu untuk menjadi pelaksana proyek e-KTP.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi dan PM Jepang Sepakat Buka Perjalanan Bisnis di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Kunjungi Titik Nol Kali Ciliwung, Kepala BNPB Ingatkan Masyarakat Kreatif Rawat Sungai

Nasional
Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Satgas: Pembatasan Mobilitas Warga Efektif Tekan Penularan dan Kematian akibat Covid-19

Nasional
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Peneliti LIPI Nilai Hanya Infrastruktur yang Tampak Hasilnya

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Peneliti LIPI Nilai Hanya Infrastruktur yang Tampak Hasilnya

Nasional
Bertemu Jokowi, PM Jepang Sepakat Beri Pinjaman Rp 6,9 Triliun ke RI

Bertemu Jokowi, PM Jepang Sepakat Beri Pinjaman Rp 6,9 Triliun ke RI

Nasional
Bawaslu: Tak Diatur UU, Kotak Suara Keliling Tak Memungkinkan Diterapkan

Bawaslu: Tak Diatur UU, Kotak Suara Keliling Tak Memungkinkan Diterapkan

Nasional
Kominfo: Tak Ada Upaya Memberangus Masyarakat dengan UU ITE

Kominfo: Tak Ada Upaya Memberangus Masyarakat dengan UU ITE

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Parlemen Jadi Macan Ompong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X