Dakwaan Kasus Korupsi E-KTP, Setya Novanto Diberi Jatah Rp 574 Miliar

Kompas.com - 09/03/2017, 11:27 WIB
Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). Setelah resmi mudur dari jabatanya sebagai Ketua DPR, Setya Novanto mengikuti rapat paripurna sebagai anggota DPR. ANTARA/HAFIDZ MUBARAKMantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). Setelah resmi mudur dari jabatanya sebagai Ketua DPR, Setya Novanto mengikuti rapat paripurna sebagai anggota DPR.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Setya Novanto diberi jatah Rp 574 miliar dari total nilai pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

"Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat bagian sebesar 11 persen, atau sejumlah Rp 574,2 miliar," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).

(Baca: Setya Novanto: Saya dan Andi Narogong Hanya Jual Beli Kaos)

Pada Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran, Irman dan Ketua Komisi II DPR, Burhanudin Napitupulu, membicarakan soal bagi-bagi fee bagi anggota DPR.

Tujuannya, agar usulan anggaran yang diminta Kemendagri disetujui oleh Komisi II DPR.

Pada pertemuan berikutnya, Irman kembali menemui Burhanudin dan disepakati bahwa pemberian fee untuk anggota Komisi II akan diselesaikan oleh Andi Agustinus, alias Andi Narogong, pengusaha yang biasa menjadi rekanan Kemendagri.

Selanjutnya, Andi dan Irman sepakat untuk menemui Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu, untuk mendapatkan kepastian dukungan Partai Golkar dalam penentuan anggaran e-KTP.

Novanto kemudian menyatakan dukungannya terkait pengajuan anggaran proyek e-KTP.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Nasional
Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Nasional
Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Kasus Baru Covid-19 Melonjak, Pemerintah Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X