Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/03/2017, 11:27 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Setya Novanto diberi jatah Rp 574 miliar dari total nilai pengadaan e-KTP.

Novanto diduga menjadi pendorong disetujuinya anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua terdakwa mantan pejabat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

"Setya Novanto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong mendapat bagian sebesar 11 persen, atau sejumlah Rp 574,2 miliar," ujar jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017).

(Baca: Setya Novanto: Saya dan Andi Narogong Hanya Jual Beli Kaos)

Pada Februari 2010, setelah rapat pembahasan anggaran, Irman dan Ketua Komisi II DPR, Burhanudin Napitupulu, membicarakan soal bagi-bagi fee bagi anggota DPR.

Tujuannya, agar usulan anggaran yang diminta Kemendagri disetujui oleh Komisi II DPR.

Pada pertemuan berikutnya, Irman kembali menemui Burhanudin dan disepakati bahwa pemberian fee untuk anggota Komisi II akan diselesaikan oleh Andi Agustinus, alias Andi Narogong, pengusaha yang biasa menjadi rekanan Kemendagri.

Selanjutnya, Andi dan Irman sepakat untuk menemui Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar saat itu, untuk mendapatkan kepastian dukungan Partai Golkar dalam penentuan anggaran e-KTP.

Novanto kemudian menyatakan dukungannya terkait pengajuan anggaran proyek e-KTP.

Hal itu disampaikan Novanto saat bertemu Andi dan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini di Hotel Gran Melia, Jakarta.

(Baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

Untuk mendapat kepastian mengenai dukungan Novanto, Irman dan Andi menemui Novanto di ruang kerjanya di Lantai 12 Gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya.

Selanjutnya, pada bulan Juli-Agustus 2010, saat DPR mulai melakukan pembahasan RAPBN Tahun 2011, Andi Narogong beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR RI, khususnya Setya Novanto, Muhammad Nazaruddin, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Anggota DPR tersebut dianggap representasi Partai Golkar dan Demokrat yang dapat mendorong Komisi II menyetujui anggaran e-KTP," kata jaksa KPK.

Setelah beberapa kali pertemuan, disepakati bahwa anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.

Untuk merealisasikan fee kepada anggota DPR, Andi membuat kesepakatan dengan Novanto, Anas, dan Nazaruddin, tentang rencana penggunaan anggaran.

(Baca: Peran Setya Novanto, Gamawan, hingga Olly Dondokambey Akan Diungkap di Pengadilan)

Kesepakatannya, sebesar 51 persen anggaran, atau sejumlah Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belaja rill proyek.

Sementara, sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,5 triliun akan dibagikan kepada pejabat Kemendagri 7 persen, dan anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen.

Selain itu, kepada Setya Novanto dan Andi sebesar 11 persen, atau senilai Rp 574.200.000.000. Selain itu, kepada Anas dan Nazaruddin sebesar 11 persen.

Kemudian, sisa 15 persen akan diberikan sebagai keuntungan pelaksana pekerjaan atau rekanan.

Kompas TV Ketua DPR RI Setya Novanto kembali menegaskan dirinya tak terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Ia menyatakan mendukung supremasi hukum dan ingin agar kasus korupsi e-KTP dapat diusut secara tuntas.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Warga Sekitar, Termasuk Pendeta Terlibat Evakuasi Pilot Pesawat Susi Air yang Dibakar di Nduga

Nasional
Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Klarifikasi Soal Rp 500 Triliun yang Disebut Habis untuk Rapat, Risma: Kami Selalu Berhemat

Nasional
Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Polisi: KKB Duga Sebagian dari 15 Pekerja Bangunan di Distrik Paro Anggota TNI atau BIN

Nasional
KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi 'Titip' Anak Masuk Unila

KPK Bakal Analisis Pengakuan Polisi "Titip" Anak Masuk Unila

Nasional
Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.