Sekjen Demokrat Pantau Sidang Korupsi E-KTP di Pengadilan Tipikor

Kompas.com - 09/03/2017, 10:23 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan KOMPAS.com/Sabrina AsrilSekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan terlihat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017).

Awalnya, ia mengaku kedatangannya untuk membela pers yang dilarang menyiarkan sidang kasus e-KTP secara "live".

"Saya kecewa berat larangan itu, karena ini kasus korupsi melibatkan banyak pihak, dan itu untuk publik," ujar Hinca, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pengadilan melanggar Undang-Undang Pers, tepatnya Pasal 4 ayat 2 yang melarang dan menghambat kegiatan peliputan.

Hinca mencontohkan, kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Kumala Wongso yang disiarkan secara live dan bisa disaksikan publik.

"Yang dilarang adalah sidang asusila, anak-anak di bawah umur. Jessica saja kau buka, ada tidak untungnya buat kita?" kata Hinca.

(Baca: Kasus E-KTP Libatkan Nama Besar, KPK Harap Tak Ada Guncangan Politik)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya mengenai sejumlah nama yang tercantum dalam dakwaan, Hinca enggan berkomentar.

Ia akan menanggapi jika dakwaan sudah selesai dibacakan jaksa penuntut umum.

"Selesai dibuka, baru ngomong substansinya. Saya datang mau dengarkan langsung dulu," kata Hinca.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

5 Orang Tewas di Yahukimo Papua, TNI Sebut Ditembak KKB

Nasional
Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih 'Extraordinary'

Jokowi: Situasi Pandemi Belum Berakhir, Masih "Extraordinary"

Nasional
UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 Orang, Total 5.069 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Satgas Sebut Positivity Rate Covid-19 Indonesia Dekati 15 Persen, Harus Dikendalikan

Nasional
Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

Nasional
POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

Nasional
Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Nasional
Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Nasional
Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus 'Swab Test' RS Ummi

Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus "Swab Test" RS Ummi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X