Kompas.com - 08/03/2017, 22:37 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden yang juga Ketua Pengarah Asian Games 2018, Jusuf Kalla, berharap agar peraturan presiden (perpres) yang mengatur soal pengadaan barang dan jasa proyek Asian Games XVIII/2018 segera ditandatangani.

Pasalnya, perpres tersebut akan menjadi payung hukum bagi Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games 2018 (Inasgoc) untuk menjaring sponsor nantinya.

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi terkait pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor Wapres, Rabu (8/3/2017).

Rapat yang digelar tertutup itu diikuti Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, serta Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir.

"Tadi sudah dibicarakan dengan Pak Wapres, prinsipnya ini semua harus dilakukan percepatan. Tentu saja tetap menjaga akuntabilitas," ujar Puan Maharani.

Dalam rapat sebelumnya, Wapres sempat meminta agar anggaran penyelenggaraan yang diusulkan Inasgoc dipangkas dari Rp 8,7 triliun menjadi Rp 4 triliun.

(Baca: Wapres Minta Anggaran Asian Games 2018 Tak Lebih dari Rp 4 Triliun)

Selain itu, Wapres juga meminta agar panitia menyasar sponsor kelas dunia untuk turut membantu penyelenggaraan event empat tahunan itu.

Sebab, pemerintah tidak mungkin mengalokasikan seluruh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(Baca juga: Penyelenggara Asian Games 2018 Sasar Sponsor Kelas Dunia)

Saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar di dalam APBN 2017 untuk membiayai pelaksanaan Asian Games. Namun, anggaran tersebut belum dapat dicairkan lantaran perpres belum ditandatangani.

Puan mengaku, ada sedikit catatan di dalam draf perpres yang telah diserahkan kepada Kementerian Sekretaris Negara. Namun, politisi PDI Perjuangan itu menutup rapat catatan yang dimaksud.

"Prinsipnya tidak ada masalah. Bahwa sudah ada perpres tersebut semuanya sudah menyetujui namun sedikit ada catatan berkaitan dengan BPKP dan LKPP. Tapi saya rasa itu tidak ada masalah," ujarnya.

Sementara itu, Menpora Imam Nahrowi sebelumnya, menyatakan, usulan anggaran pelaksanaan Asian Games masih dievaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Evaluasi yang juga melibatkan Inspektorat Kemenpora itu dilakukan untuk mengetahui pos-pos mana saja yang dapat dipangkas guna penghematan anggaran.

Kompas TV Persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 terus dimatangkan. Dalam rapat koordinasi ke-6 ditetapkan jumlah nomor cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Satgas: Seluruh Wilayah Jatim, Jateng, dan Bangka Belitung Terinfeksi Virus PMK

Nasional
Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Sebut Pemekaran Papua Tak Terlalu Pengaruhi Anggaran Pemilu 2024, KPU: Kantor Bisa Pinjam

Nasional
PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

PKPU Pendaftaran dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2024 Disetujui

Nasional
Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Kejagung Periksa 9 Saksi dalam Kasus Korupsi Izin Ekspor Minyak Goreng

Nasional
Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Tutup Masa Sidang, Puan Ungkap DPR Sahkan 11 RUU Jadi UU

Nasional
Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Mengenal Safari Wukuf Bagi Jemaah Haji yang Sakit atau Uzur

Nasional
Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

Pemerintah Bakal Bikin Tanggul di Kampung Belawan Bahari Medan untuk Atasi Rob

Nasional
Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Diperiksa Selama 3,5 Jam, Iqlima Kim Bantah Tuduhan Pencemaran Nama Baik Hotman Paris

Nasional
Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Dalam Sehari Level PPKM Jabodetabek Berubah, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Kasus Suap Dana PEN, Bupati Kolaka Timur ke Suaminya: Alhamdulillah, Kita Dapat Bantuan Bangun Daerah

Nasional
UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

UPDATE 7 Juli: Bertambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.103.552

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

KPK Geledah Sejumlah Tempat Terkait Kasus Suap Mamberamo Tengah

Nasional
Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu 'Potong Bebek Angsa'

Cerita I Gede Agung, Kampanye Antikorupsi Lewat Lagu "Potong Bebek Angsa"

Nasional
Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Kunjungi Bedah Rumah di Medan, Jokowi: Kita Harap Kemiskinan Ekstrem Terentaskan

Nasional
Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Buntut Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Pesantren Shiddiqiyyah Dibekukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.