Kalla Berharap Perpres Pengadaan untuk Asian Games Ditandatangani

Kompas.com - 08/03/2017, 22:37 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com / DANI PRABOWOWakil Presiden Jusuf Kalla
Penulis Dani Prabowo
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden yang juga Ketua Pengarah Asian Games 2018, Jusuf Kalla, berharap agar peraturan presiden (perpres) yang mengatur soal pengadaan barang dan jasa proyek Asian Games XVIII/2018 segera ditandatangani.

Pasalnya, perpres tersebut akan menjadi payung hukum bagi Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games 2018 (Inasgoc) untuk menjaring sponsor nantinya.

Hal itu terungkap saat rapat koordinasi terkait pelaksanaan Asian Games 2018 di Kantor Wapres, Rabu (8/3/2017).

Rapat yang digelar tertutup itu diikuti Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi, serta Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Erick Thohir.

"Tadi sudah dibicarakan dengan Pak Wapres, prinsipnya ini semua harus dilakukan percepatan. Tentu saja tetap menjaga akuntabilitas," ujar Puan Maharani.

Dalam rapat sebelumnya, Wapres sempat meminta agar anggaran penyelenggaraan yang diusulkan Inasgoc dipangkas dari Rp 8,7 triliun menjadi Rp 4 triliun.

(Baca: Wapres Minta Anggaran Asian Games 2018 Tak Lebih dari Rp 4 Triliun)

Selain itu, Wapres juga meminta agar panitia menyasar sponsor kelas dunia untuk turut membantu penyelenggaraan event empat tahunan itu.

Sebab, pemerintah tidak mungkin mengalokasikan seluruh pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(Baca juga: Penyelenggara Asian Games 2018 Sasar Sponsor Kelas Dunia)

Saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 500 miliar di dalam APBN 2017 untuk membiayai pelaksanaan Asian Games. Namun, anggaran tersebut belum dapat dicairkan lantaran perpres belum ditandatangani.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Gelombang Ketiga Covid-19 di Depan Mata, Kasus Harian Kembali Catat Rekor

Nasional
Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.