Kompas.com - 08/03/2017, 20:36 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto berharap partainya tabah menghadapi situasi saat ini, di mana dirinya disebut-sebut terkait dengan perkara dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah memanggil Novanto dan beberapa anggota DPR, termasuk politisi-politisi Partai Golkar, untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus tersebut.

Pada Kamis (9/3/2017) besok, akan digelar sidang perdana perkara e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Itulah yang saya agak prihatin. Ini kita situasi yang begitu baik-baik ternyata ada masalah. Semoga semua (anggota) partai saya tabah menghadapi situasi ini," ucap Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

(Baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

Novanto menegaskan dirinya mendukung supremasi hukum dan meyakini perkara tersebut bisa diusut secara tuntas.

Di samping itu, Ketua Umum Partai Golkar ini juga mendukung pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu yang berharap tak ada goncangan politik yang ditimbulkan karena sejumlah nama besar akan disebut pada dakwaan persidangan.

"Harapan saya seperti yang disampaikan KPK supaya tidak ada kegaduhan-kegaduhan politik," kata Novanto.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

(Baca: KPK: Ada Praktik Ijon dalam Kasus Korupsi E-KTP )

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, ada nama-nama besar yang akan diungkap pada sidang perdana yang bakal digelar Kamis (9/3/2017) mendatang.

KPK belum mengungkap secara detil nama-nama pejabat, termasuk siapa saja anggota DPR yang bersikap kooperatif dan menyerahkan uang ke KPK.

Namun, selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa. Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

Kompas TV Ketua DPR Setya Novanto setuju kasus korupsi proyek E-KTP diusut hingga tuntas. Namun, Setya yang juga pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini meminta agar pengusutan kasus korupsi E-KTP tidak gaduh. Setya Novanto seperti dikutip situs Detik.com, mengatakan, â??Saya mengapresiasi kepada Pak Agus selaku Ketua KPK dan pimpinan lain, karena ini memang sesuatu yang harus diusut secara tuntas, tapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan politikâ??.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Krisis Jadi 'Awan Gelap' yang Selimuti Semua Negara

Wapres: Krisis Jadi "Awan Gelap" yang Selimuti Semua Negara

Nasional
Menyambut Anak-anak di Lapangan Hijau

Menyambut Anak-anak di Lapangan Hijau

Nasional
PVMBG: 4 Gunung Api Berstatus Siaga Sepanjang September

PVMBG: 4 Gunung Api Berstatus Siaga Sepanjang September

Nasional
Hindari 8 Hal Ini agar Konten Medsos Tak Melanggar Hukum

Hindari 8 Hal Ini agar Konten Medsos Tak Melanggar Hukum

Nasional
Mahfud Beberkan Temuan Awal dari Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan 131 Orang

Mahfud Beberkan Temuan Awal dari Tragedi Kanjuruhan yang Tewaskan 131 Orang

Nasional
Bertemu Ketua Parlemen Rusia, Puan Suarakan Perdamaian Rusia-Ukraina

Bertemu Ketua Parlemen Rusia, Puan Suarakan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Isi Dakwaan Ferdy Sambo Cs Disebut Harus Kuat dan Detail Gambarkan Kejahatannya

Isi Dakwaan Ferdy Sambo Cs Disebut Harus Kuat dan Detail Gambarkan Kejahatannya

Nasional
Mensos Akan Tambah Anggaran Santunan untuk Korban Kanjuruhan

Mensos Akan Tambah Anggaran Santunan untuk Korban Kanjuruhan

Nasional
Kata Maaf Pertama Ferdy Sambo ke Keluarga Brigadir J, 3 Bulan Setelah Penembakan...

Kata Maaf Pertama Ferdy Sambo ke Keluarga Brigadir J, 3 Bulan Setelah Penembakan...

Nasional
Saat Puan Cerita Kedekatan Soekarno dan Kruschev Ketika Bertemu Ketua Parlemen Rusia

Saat Puan Cerita Kedekatan Soekarno dan Kruschev Ketika Bertemu Ketua Parlemen Rusia

Nasional
Wapres Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Masuk Kurikulum Pesantren

Wapres Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Masuk Kurikulum Pesantren

Nasional
Sekjen Gerindra: Sejak Dulu, Banyak yang Ingatkan Kami bahwa Anies Berpotensi Jadi Saingan Prabowo

Sekjen Gerindra: Sejak Dulu, Banyak yang Ingatkan Kami bahwa Anies Berpotensi Jadi Saingan Prabowo

Nasional
Bertemu Ketua Parlemen Rusia, Puan Maharani Bahas Proyek Kereta di IKN Nusantara

Bertemu Ketua Parlemen Rusia, Puan Maharani Bahas Proyek Kereta di IKN Nusantara

Nasional
Prabowo Berpeluang Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Kita Sudah Terbiasa 'Fight'

Prabowo Berpeluang Lawan Anies di Pilpres 2024, Gerindra: Kita Sudah Terbiasa "Fight"

Nasional
KPK Dalami Prosedur Pembayaran untuk Pembelian LNG di Pertamina

KPK Dalami Prosedur Pembayaran untuk Pembelian LNG di Pertamina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.