Setya Novanto: Saya dan Andi Narogong Hanya Jual Beli Kaos

Kompas.com - 08/03/2017, 20:19 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninjau kesiapan penyambutan Raja Salman di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto saat meninjau kesiapan penyambutan Raja Salman di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto mengaku pernah bertemu dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Hal itu diungkapkannya terkait perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sidang perdananya akan digelar Kamis (9/3/2017) besok.

Nama Andi pernah disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan pengacaranya, Elza Syarief beberapa waktu silam.

Novanto menuturkan, dirinya bertemu Andi dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Partai Golkar. Pada periode 2009-2014, Novanto juga berposisi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

"Kalau saudara Andi pernah ketemu saya, tapi dalam kapasitas jual beli kaos waktu saya selaku Bendahara Umum," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

(Baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

Ia menampik kabar jika pernah mengadakan pertemuan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhanmad Nazaruddin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Narogong.

"Itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana, mudah-mudahan saya tidak pernah menerina apapun dana dari e-KTP," kata dia.

Novanto enggan berkomentar lebih jauh. Ia meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses persidangan yang berjalan.

"Semua saya serahkan kepada pihak-pihak yang nanti melakukan di dalam persidangan," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

(Baca: Kasus E-KTP, KPK Panggil Pengusaha Andi Agustinus)

Menurut dokumen yang dibagi-bagikan Elza Syarif pada September 2013, panitia tender beberapa kali menerima uang dari pengusaha Andi Narogong dan konsorsium pada Februari 2011.

Dokumen itu juga menyebutkan Andi memberikan uang sebesar Rp 10 miliar kepada Irman sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, pada Juli 2010.

Andi juga disebutkan mengantar uang ke lantai 12 Gedung DPR untuk dibagikan ke pimpinan Komisi II dan anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi II dan pimpinan Banggar sebesar 4 juta dollar AS.

(Baca: Ketua KPK Duga Banyak Pihak Terlibat Korupsi E-KTP)

Dalam kasus korupsi e-KTP ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan, ada nama-nama besar yang akan diungkap pada sidang perdana yang bakal digelar Kamis (9/3/2017) mendatang.

KPK belum mengungkap secara detil nama-nama pejabat, termasuk siapa saja anggota DPR yang bersikap kooperatif dan menyerahkan uang ke KPK.

Namun, selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa. Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X