PKS akan Minta Mundur Kadernya Bila Terlibat Korupsi E-KTP

Kompas.com - 08/03/2017, 19:24 WIB
Presiden PKS Sohibul Iman KOMPAS.com/DANI PRABOWOPresiden PKS Sohibul Iman
|
EditorSabrina Asril

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan partainya akan memberi sanksi tegas bila ada kader PKS di legislatif yang terlibat korupsi proyek pengadaan e-KTP. Sanksi itu bisa berupa pemecatan kader dari seluruh jabatan politik dan kepartaian.

"Kalau dulu status tersangka kami minta mundur. Tapi karena ada yurispedensi baru yaitu adanya praperadilan, kami berikan dulu hak itu," kata Sohibul saat ditemui di Depok, Rabu (8/3/2017).

"Bila praperadilan dia kalah dan prosesnya berlanjut ke persidangan, saya kira di situ kami minta dia mundur, kalau dia tidak mau mundur kami berhentikan," lanjut Sohibul.

Ia menambahkan partainya mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus tersebut karena kerugian yang ditimbulkan sangat besar, yakni mencapai Rp 2,3 triliun.

(Baca: KPK: Ada Praktik Ijon dalam Kasus Korupsi E-KTP)

Ia pun mengatakan jumlah kerugian sebesar itu menunjukan korupsi pengadaan e-KTP merupakan kejahatan luar biasa yang harus diungkap.

"Saya sudah sampaikan berulang kali bahwa PKS sangat mendorong proses penegakan hukum dalam kasus ini," lanjut dia.

Sebelumnya Sohibul mengatakan, ada dua mantan anggota DPR PKS yang namanya disebut menerima uang dalam proyek tersebut, yakni GS dan AP.

Sohibul melanjutkan, dirinya telah mengklarifikasi ihwal keterlibatan dua nama tersebut dalam korupsi E-KTP. Keduanya mengaku tak menerima uang dari pengadaan e-KTP.

(Baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

"Namun, biar bagaiamanapun, pada prinsipnya PKS mendukung penuh langkah KPK untuk memproses keduanya bila terbukti terlibat," lanjut Sohibul.

Dalam kasus e-KTP, KPK menetapkan dua tersangka, yakni Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto serta Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut, kasus tersebut diduga melibatkan banyak pihak, diantaranya nama-nama besar. Persidangan kasus ini akan dimulai Kamis (9/3/2017) di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Data Pasien Covid-19 Per 5 April: 2.273 Positif, Tersebar di 32 Provinsi

Nasional
RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

RUU KUHP Dinilai Tak Layak Disahkan Pekan Ini

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

KPK Tahan Tersangka Kasus Alih Fungsi Hutan

Nasional
Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Masker yang Kini Diwajibkan untuk Cegah Penularan Corona...

Nasional
Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Kajari Bantul Sembuh, Kejaksaan Agung Termotivasi Mengatasi Covid-19

Nasional
Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Telegram Kapolri, Pemain Harga dan Timbun Kebutuhan Saat Wabah Covid-19 Jadi Incaran

Nasional
Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Penghina Presiden dan Pejabat dalam Penanganan Covid-19 Terancam Sanksi Penjara

Nasional
Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Pemerintah Telah Menguji 9.712 Spesimen dalam Tes Covid-19

Nasional
Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Pemerintah Terima Donasi Rp 82 Miliar untuk Penanganan Corona, Masyarakat Jangan Berkecil Hati

Nasional
Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Daerah Bisa Ajukan Pembatasan Sosial ke Pemerintah Pusat jika Penuhi Dua Kriteria

Nasional
Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Masyarakat Diminta Bersihkan Sarang Nyamuk untuk Hindari Penyakit Demam Berdarah

Nasional
Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Jubir Pemerintah: Sesuai Rekomendasi WHO, Mulai Hari Ini Semua Gunakan Masker

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X