Alasan Nezar Patria Tak Laporkan Alfian Tanjung ke Polisi

Kompas.com - 08/03/2017, 18:05 WIB
Anggota Dewan Pers Nezar Patria bersalaman dengan dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung usai konferensi pers terkait tuduhan Alfian yang menyebut Nezar kader Partai Komunis Indonesia, di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota Dewan Pers Nezar Patria bersalaman dengan dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung usai konferensi pers terkait tuduhan Alfian yang menyebut Nezar kader Partai Komunis Indonesia, di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Nezar Patria menerima permintaan maaf dosen Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung setelah mengirimkan surat teguran atau somasi pada Senin (30/1/2017) lalu.

Dari video yang sempat viral di media sosial, Alfian menyebut Nezar sebagai kader Partai Komunis Indonesia ( PKI) saat memberikan ceramah di sebuah masjid.

Nezar menuturkan, setelah melayangkan somasi, dirinya berencana melaporkan Alfian ke polisi. Namun niat tersebut dia batalkan.

"Kenapa saya tidak mengajukan ke polisi, karena saya menganggap ini zaman reformasi. Memasuki era kebebasan berbicara dan berpendapat. Saya tidak mau orang yang berbicara dikriminalkan," ujar Nezar saat memberikan keterangan di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Menurut Nezar, kekeliruan yang dilakukan oleh Alfian cukup diselesaikan melalui klarifikasi dan permintaan maaf secara langsung.

Dengan demikian kasus tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih bijak dalam memanfaatkan kebebasan berbicara dan berpendapat.

"Jadi ini momen untuk bijak menggunakan kebebasan berekspresi dan menyebarkannya di medium yang sangat terbuka. Sehingga kalau ada jalan untuk mengoreksi maka dikoreksi, kalau memang ada kesalahan, sehingga semua bisa belajar," kata Nezar.

Nezar mengatakan, saat ini informasi mudah beredar melalui media sosial dan menjadi referensi publik tanpa nalar kritis. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya upaya memverifikasi kebenaran dari informasi yang beredar.

Dia pun berharap Alfian bisa semakin obyektif dan memverifikasi terlebih dulu sebelum memaparkan data-data ataupun menyatakan pendapatnya.

"Saya sendiri berharap Pak Alfian bisa semakin obyektif dan dapat memverikasi data serta me-review apa yang jadi asumsi-asumsi dasar," ucapnya.

Sebelumnya, Alfian mengaku salah dan keliru dengan menyebut Nezar sebagai kader PKI saat berceramah di beberapa komunitas pengajian.

(Baca: Sebut Nezar Patria Kader PKI, Alfian Tanjung Minta Maaf)

Dari penelusuran serta konfirmasi langsung kepada Nezar, dia menyimpulkan adanya kekeliruan dalam data nama tersebut.

Latar belakang Nezar Patria yang pernah menjadi aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), kata Alfian, menjadi salah satu dasar tuduhannya kepada Nezar.

"Di sini saya datang untuk menyatakan kekeliruan dan permohonan maaf saya kepada Pak Nezar dan kepada masyarakat luas yang mungkin telah mendapatkan persepsi yang keliru," ujar Alfian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Keabsahan Surat Rizieq Shihab | Jokowi Minta Polisi-Jaksa Pemeras Dipecat

[POPULER NASIONAL] Keabsahan Surat Rizieq Shihab | Jokowi Minta Polisi-Jaksa Pemeras Dipecat

Nasional
Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Passing Grade CPNS 2019 Diturunkan, Ini Alasannya...

Nasional
Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Fakta RMN, Lolos Penggeledahan hingga Melilitkan Bom di Pinggang...

Nasional
Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X