Kompas.com - 08/03/2017, 16:01 WIB
Mantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMantan Gubernur Banten, Atut Chosiyah menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah tidak hanya didakwa merugikan negara sebesar Rp 79 miliar. Atut juga didakwa melakukan pemerasan terhadap empat kepala dinas di Pemprov Banten.

"Terdakwa memaksa untuk membayar dan memberikan sesuatu yang seluruhnya sebesar Rp 500 juta untuk dirinya sendiri," ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rony Yusuf di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Menurut jaksa, uang yang totalnya sebesar Rp 500 juta itu didapat dari Kepala Dinas Kesehatan Banten Djadja Buddy Suhardja sebesar Rp 100 juta, dari Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten Iing Suwargi sebesar Rp 125 juta.

Kemudian, dari Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Sutadi sebesar Rp 125 juta, dan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Hudaya Latuconsina sebesar Rp 150 juta.

(Baca: Atut Didakwa Rugikan Negara Rp 79 Miliar Terkait Proyek Alkes Banten)

Menurut jaksa, uang senilai Rp 500 juta itu digunakan untuk kepentingan Atut dalam rangka mengadakan kegiatan Istighosah.

Sejak awal dilantik, keempat pejabat tersebut telah diminta untuk memenuhi beberapa syarat. Keempat kepala dinas tersebut diminta untuk loyal dan taat kepada permintaan Atut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atut memerintahkan kepada setiap kepala dinas agar setiap proses pengusulan anggaran maupun pelaksanaan proyek pekerjaan di masing-masing kedinasan, dikoordinasikan dengan adik kandungnya, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, yang merupakan pemiliki dan Komisaris PT Balipasific Pragama.

Dalam sebuah pertemuan dengan Djadja, Hudaya, Iing dan Sutadi, Atut menyatakan kekecewaannya terhadap kepala dinas lain yang tidak menyetorkan uang, dan tidak berkoordinasi dengan Wawan.

(Baca: Adik Atut Diduga Gunakan 300 Perusahaan untuk Garap 1.200 Proyek)

Sebelumnya, beberapa kepala dinas yang tidak taat diberhentikan oleh Atut dan diancam untuk dilaporkan ke penegak hukum.

"Penyampaian terdakwa itu menimbulkan tekanan psikis dan ketakutan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi keempat kepala dinas selain memenuhi permintaan terdakwa," kata jaksa.

Pada 7 Oktober 2013, Atut mengadakan Istighosah di Masjid Baituasolihin di Jalan Bhayangkara, Serang, Banten, yang dipimpin oleh Ustadz Haryono. Ia pun ingin mengadakan kegiatan serupa, namun membutuhkan biaya.

Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Atut menyalahgunakan kekuasaan dengan memerintahkan Sekretaris Daerah Pemprov Banten, Muhadi, dan Asisten Daerah II Pemprov Banten, Muhamad Husni Hasan untuk memanggil keempat kepala dinas.

Dalam pertemuan itu, masing-masing kepala dinas diminta memberikan dana untuk keperluan Istighosah.

Atas perbuatan tersebut, Atut didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

KSAL: Armada RI Harus Mampu Tunjukkan Kekuatan yang Getarkan Lawan maupun Kawan

Nasional
Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Malam Ini, Baleg Dijadwalkan Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Penyebaran Omicron Meluas, Pemerintah Belum Tambah Daftar Negara yang Dilarang Masuk RI

Nasional
Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Polri Geser KPK Jadi Lembaga Paling Dipercaya Publik, Kapolri: Kerja Keras Seluruh Personel

Nasional
Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Waketum PPP Sebut Jokowi Belum Sampaikan Rencana Reshuffle ke Partai Koalisi

Nasional
Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Jaksa Tuntut Maskur Husain 10 Tahun Penjara

Nasional
Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Pemerintah Terapkan Protokol Pencegahan Covid-19 Saat KTT G20

Nasional
Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Yasonna Harap Revisi UU Cipta Kerja dan UU PPP Dibahas Secara Paralel

Nasional
Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Hal yang Memberatkan Tuntutan Robin: Rusak Citra KPK dan Polri

Nasional
Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Airlangga: Kasus Aktif Covid-19 Indonesia 7.526, di Bawah Rata-rata Global

Nasional
Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Kenaikan Hartanya Dipertanyakan, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Punya 13 Lahan-Bangunan Senilai Rp 11 Miliar

Nasional
Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Kasus Aktif Luar Jawa-Bali Capai 52,46 Persen dari Kasus Nasional Selama PPKM

Nasional
Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Gabung ke Polri, Eks Pegawai KPK Sebut Diberi Tugas Awasi Dana Covid-19 dan Proyek Strategi Nasional

Nasional
Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.