Kompas.com - 08/03/2017, 11:03 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/7/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Presiden Jusuf Kalla, dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/7/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Asian Games XVIII/2018 terlalu besar.

Wapres meminta anggaran yang dipakai nantinya dipangkas dan tidak lebih dari Rp 4 triliun.

"Maksimal Rp 4 triliun untuk penyelenggaraan ini," kata Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi usai rapat persiapan Asian Games 2018 di Kantor Wapres, Selasa (7/3/2017) malam.

Panitia Penyelenggara Indonesia untuk Asian Games 2018 (Inasgoc) sebelumnya mengusulkan anggaran untuk keperluan event olah raga empat tahunan itu sebesar Rp 8,7 triliun.

Sementara, untuk tahun ini, anggaran yang dibutuhkan, yaitu sebesar Rp 2,3 trilun.

Menurut Imam, perencanaan anggaran tersebut saat ini tengah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna mengetahui pos-pos mana saja yang dapat dihemat.

Audit, kata dia, juga melibatkan pihak Inspektorat Kemenpora.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu kan di luar konteks prestasi maupun infrastruktur. Apakah sebesar itu, akan kami tunggu nanti," kata dia.

Untuk saat ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 500 miliar di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 untuk kegiatan perencanaan Asian Games 2018.

Namun, dana tersebut belum dapat dicairkan lantaran masih menunggu perpres terkait pengadaan barang dan jasa ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.