DPD Dinilai seperti "Pesakitan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini menilai, berbagai persoalan internal yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini karena ada pihak yang ingin mendelegitimasi lembaga tersebut. 

Menurut dia, dengan keterbatasan wewenang untuk menjalankan fungsi perwakilan, ditambah dengan dominasi partai politik, membuat DPD menjadi seperti pesakitan.

Ia menyoroti banyaknya anggota DPD yang bergabung menjadi kader partai politik.

Padahal, dalam sistem perwakilan bikameral, DPD seharusnya tidak untuk wakil dari partai, tetapi wakil dari wilayah.

"Perwakilan wilayah, daerah, atau ruang seperti yang dijalankan DPD, diberlakukan sama perwakilannya seperti DPR yang mewakili partai. Kepentingannya DPD agar tidak perwakilan tidak bias Jakarta dan Jawa," kata Titi, saat dihubungi, Selasa (7/3/2017) malam.

Dengan masuknya anggota DPD ke partai politik, maka perwakilan DPD yang seharusnya berbasis daerah, menjadi tersekat dengan kepentingan politik tertentu.

(Baca: "DPD Memprihatinkan, Kewenangan Terbatas tetapi Cakar-cakaran")

Hal itu membuat DPD tak berbeda dengan DPR.

"Oke tak masalah mereka punya latar belakang partai tapi pengabdian di partai berakhir saat dia masuk DPD," ujar Titi.

"Di RUU (Rancangan Undang-undang) Pemilu harus ada aturan bahwa mereka enggak jabat pengurus partai ketika terpilih sebagai anggota DPD. Mandat eksklusif untuk wakili daerah harus dijaga," lanjut Titi.

Hal senada disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Ia mengatakan, sistem perwakilan dua kamar ini harus dibedakan secara tegas.

Jika tak ada perbedaan, maka tak ada gunanya lagi penerapan sistem bikameral.

"Kita secara sadar memilih parpol untuk DPR dan tidak boleh calon independen kok untuk DPR. Kemudian DPD sebagai calon perseroangan dan tidak dari parpol," kata Refly.

(Baca: Refly Harun: Harus Ada Penegasan soal Posisi DPD)

Ke depannya, Refly mengusulkan kewenangan DPD perlu diperkuat sehingga punya peran dalam menjalankan fungsi perwakilan politik.

"Ke depan, proses rekrutmen ini kalau enggak diimbangi penguatan kewenangan akan percuma. Sehingga teori representasinya tidak tercapai. Sesungguhnya tujuan pembentukan DPD tak akan tercapai kecuali tiap periode hanya menghadirkan orang baru saja," kata Refly.

"Pilihannya 3, jalan di tempat, ubah, atau bubarkan. Negara sebesar Indonesia tak bisa hanya one chamber, minimal two chambers. Negara besar kebanyakan two chambers, second chamber itu cara untuk atasi ketimpangan Jawa dengan luar Jawa," lanjut dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi, menyarankan kewenangan DPD diperluas, terkait persetujuan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Selain itu, peningkatan kewenangan dalam fungsi pengawasan sehingga bisa memberi persetujuan atas hasil pengawasan DPR terhadap eksekutif.

"Di mana-mana posisi DPD atau upper house lebih tinggi karena dia representasikan simbol identitas negara. Sehingga yang bekerja secara aktif menyusun undang-undang dan mengawasi eksekutif itu tugas DPR, sementara porsi DPD di tahap akhir yakni persetujuan," kata Hanafi.