Kompas.com - 07/03/2017, 18:12 WIB
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016). Dimas Jarot BayuPakar Hukum Tata Negara, Refly Harun di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Rabu (7/12/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan bahwa ke depannya harus ada kejelasan soal posisi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara kelembagaan.

Sebab, dengan ketidakjelasan posisi DPD saat ini membuat lembaga tersebut tak bisa menjalankan fungsi representasi politik dengan baik.

"Pada awalnya DPD dibentuk agar menyuarakan kepentingan daerah, terutama di luar Jawa. Karena aturannya dulu kan anggota DPD harus menjadi penduduk dari provinsi yang ia wakili. Tidak seperti DPR yang tak harus berasal dari dapil (daerah pemilihan) yang ia wakili," ujar Refly dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Menurut Refly, jika rakyat hanya diwakili DPR, maka suara dan kepentingan daerah dari luar Jawa dinilai sulit untuk masuk ke dalam proses pembangunan.

Ia mengatakan, sistem perwakilan dua kamar ini harus dibedakan. Bila tak ada perbedaan maka tak ada gunanya lagi penerapan sistem bikameral.

Sehingga pembedanya hanya DPR harus diusulkan parpol sedangkan DPD diusulkan nonparpol.

"Kita secara sadar memilih parpol untuk DPR dan tidak boleh calon independen kok untuk DPR. Kemudian DPD sebagai calon perseroangan dan tidak dari parpol," kata Refly.

(Baca juga: "DPD Memprihatinkan, Kewenangan Terbatas tetapi Cakar-cakaran")

Ia juga mengatakan, ke depannya kewenangan DPD perlu diperkuat sehingga punya peran yang jelas dalam menjalankan fungsi perwakilan politik.

Refly menambahkan, sejatinya DPD merupakan lembaga yang cukup strategis. Buktinya, kata Refly, banyak rancangan undang-undang yang dibutuhkan masyarakat di daerah diajukan melalui DPD dan lolos hingga menjadi undang-undang.

"Ke depan, proses rekrutmen ini kalau enggak diimbangi penguatan kewenangan akan percuma. Sehingga teori representasinya tidak tercapai. Sesungguhnya tujuan pembentukan DPD tak akan tercapai kecuali tiap periode hanya menghadirkan orang baru saja," kata Refly.

"Pilihannya tiga, jalan di tempat, ubah, atau bubarkan. Negara sebesar Indonesia tak bisa hanya one chamber, minimal two chambers. Negara besar kebanyakan two chambers, second chamber itu cara untuk atasi ketimpangan Jawa dengan luar Jawa," ujar dia.

Kompas TV Apa Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.