Parpol Pendukung Ahok-Djarot Minta Tak Ada Lagi Politisasi Agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan sejumlah petinggi partai politik pendukung Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Selasa (7/3/2016), menghasilkan sebuah komitmen baru.

Pertemuan itu juga membahas soal politisisasi agama yang terjadi pada putaran pertama lalu. Politisasi agama ini yang kemudian memberikan citra negatif pada sosok Ahok yang terjerat kasus penistaan agama.

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta mengungkapkan wacana umat muslim di Jakarta harus memilih pemimpin seagama adalah bentuk dari politisasi. Buktinya, sejumlah partai politik, bahkan partai politik Islam mendukung seorang non-Muslim untuk menjadi gubernur di Papua.

"Pilkada yang lalu di Papua Barat, calonnya ada yang diusung PKB, PPP, PAN, PKS dan Nasdem, itu calon gubernurnya dari Kristen. Sah-sah saja itu. Saya jadi saksi karena saya di sana waktu itu," ujar Oesman dalam jumpa pers usai pertemuan di kantor Oesman Sapta, Citi Tower, Selasa (7/3/2017).

(Baca: Survei Median: Tingkat Kepuasan Ahok-Djarot Tinggi, tetapi Tidak Dipilih)

"Artinya Indonesia ini sudah membangun suatu komunikasi antarumat beragama yang begitu dalam. Jadi jangan ada lagi pihak yang merusak ini. Jangan ada lagi yang merusak ini," lanjut dia.

Oesman juga yakin umat Islam di Jakarta sudah cerdas dan tidak dapat larut dalam politisasi agama itu.

"Umat Islam di Jakarta, sudah sangat cerdas. Ya makanya saya bersyukur umat Islam seperti umat Islam di papua itu sama seperti yang ada di DKI Jakarta. Kita memiliki keberagaman dan persatuan umat beragama," lanjut Oesman.

Di dalam pertemuan ini, hadir perwakilan lima parpol pendukung Ahok-Djarot. Mereka yang hadir yakni Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding, Sekjen Partai Nasdem Nining Indra Shaleh dan perwakilan dari Partai Golkar serta PPP.