Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PP Muhammadiyah Waspadai Pelemahan KPK Lewat Revisi Undang-Undang

Kompas.com - 07/03/2017, 16:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Muhammadiyah mengantisipasi adanya upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya, pelemahan melalui rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Hal itu diungkapkan para pimpinan Muhammadiyah saat kajian hukum Revisi Undang-Undang KPK dan Kerjasama Pembentukan Pusat Anti Korupsi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

"Muhammadiyah menganggap perlu melakukan kajian hukum secara mendalam dan mengkritisi rencana perubahan UU KPK, agar dapat memberikan pandangan yang tepat kepada para pembuat kebijakan dan pemegang keputusan," ujar Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqaddas dalam siaran pers yang diterima, Selasa (7/3/2017).

(Baca: Revisi UU KPK Kembali Dimunculkan, Pimpinan DPR Bantah Ada Titipan)

Menurut Busyro, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah melalui Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ditugaskan untuk melakukan kajian mendalam yang berpihak pada pemberantasan korupsi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi pelemahan KPK melalui revisi UU.

"Kajian hukum lebih baik dan melengkapi gerakan demonstrasi jika kita harus berunjuk rasa juga pada waktunya," kata Busyro.

Selain itu, Ketua Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia Trisno Rahardjo, menyatakan bahwa PP Muhammadiyah cenderung bersikap untuk menolak rencana revisi UU KPK.

(Baca: Kelanjutan Revisi UU KPK, DPR Tunggu Sinyal Presiden)

Dari tahun ke tahun, menurut Trisno, substansi draf revisi UU KPK tidak banyak berubah. Sebagian besar usulan revisi berupaya membatasi dan memangkas wewenang KPK.

Sebagai contoh, menurut Trisno, usulan terkait kewenangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Kemudian, usulan pembentukan dewan pengawas KPK.

"Konsepnya KPK adalah biarkan semua diuji oleh pengadilan. Konsekuensinya tidak boleh ada kesalahan dalam proses penegakan hukum. Penyidik berintegritas adalah kunci," kata Trisno.

Kompas TV Revisi UU KPK Sepakat Ditunda
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com