Sumarsono: Pilkada Serentak 2017, DPT Pilkada DKI Paling Bermasalah - Kompas.com

Sumarsono: Pilkada Serentak 2017, DPT Pilkada DKI Paling Bermasalah

Kompas.com - 07/03/2017, 15:42 WIB
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono saat ditemui usai rapat koordinasi tingkat menteri terkait pengamanan Pilkada serentak 2017, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Orda) Kementerian Dalam Negeri  Sumarsono menyampaikan bahwa dari 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2017, permasalahan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) paling banyak terjadi di DKI Jakarta.

Hal itu diungkapkan Sumarsono dalam rapat Kementerian Dalam Negeri dengan Komite I DPD, Selasa (7/3/2017).

"Yang paling problem memang di DKI karena paling dekat dan semua melihat," ujar Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Pertama, masih ada sekitar 56.000 warga yang belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

(Baca: Ada Masalah pada Proses Pemutakhiran Data Pemilih Disabilitas di DPT Pilkada 2017)

Mereka sulit ditemukan tempat tinggalnya karena sebagian tinggal di apartemen atau lokasi-lokasi yang sudah tergusur. Kemendagri terus berupaya "mengejar" mereka agar dapat melakukan perekaman.

"Ini kejar terus, sampai ada mobil keliling untuk menjemput siapa yang mau merekam. Meskipun setelah direkam, masih belum kami beri e-KTP hardcopy-nya tapi kami kasih keterangan suket (surat keterangan) buat kepentingan pilkada, ini pun belum 100 persen juga rekamannya," tuturnya.

Permasalahan kedua, partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta pada 2017 ini dinilai menggembirakan dan mencapai 78 persen hampir merata di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, jumlah pemilih yang datang pada hari H pemungutan suara dianggap melebihi stok suara di TPS.

(Baca: KPU Akan Perbaiki DPT Pemilih Disabilitas Pilkada 2017 Putaran Kedua)

"Sehingga enggak ketampung juga, form (DPT tambahan) habis. Ini problem kedua, ini di luar dugaan ya," tutur Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta itu.

Ada pula permasalahan-permasalahan kecil, seperti warga yang seharusnya mencoblos di TPS A namun malah mencoblos di TPS B. Fenomena itu, kata Sumarsono, jumlahnya banyak sekali.

"Insya Allah poin ketiga ini, bagaimana selesaikan semuanya satu langkah sesuai amanah, dari Mendagri kepada saya sebagai Plt Gubernur. Tidak boleh satu orang pun yang kehilangan hak pilihnya," ucap dia.

Sumarsono menambahkan, pihaknya akan melakukan operasi dari TPS ke TPS untuk memastikan semua yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) harus didata ulang. Termasuk yang tidak sempat atau gagal memilih. Data tersebut kemudian diperiksa lagi hingga hari terakhir.

(Baca: Surat Suara untuk Putaran Kedua Pilkada DKI Dicetak Sebelum Penetapan DPT)

"Jangan sampai ada warga Jakarta yang tidak bisa memilih hanya karena hal-hal yang bisa diatasi kita. Saya kira itu langkah ke depan atas koreksi putsran pertama," ucapnya.

Ia juga mengungkapkan permasalahan bahwa pada hari H pencoblosan, tidak ada Plt Gubernur. Plt Gubernur terakhir bekerja pada H-3 pencoblosan. Dengan demikian, tidak ada Plt atau Gubernur yang mengawal pada hari H pencoblosan.

Namun, untuk Pilkada Serentak putaran kedua DKI Jakarta, Sumarsono memastikan segala persiapan terkait daftar pemilih akan lebih matang.

"Tapi kami akan siapkan segala sesuatunya. Yang jelas, DPT maupun DPTb, kemudian daftar pemilih baru yang diperkirakan 17 tahun pada April nanti, kami pastikan terakomodasi di Pilkada," kata Sumarsono.

Kompas TV Terkait Pilkada DKI Jakarta dari berbagai aduan terkait penyelenggaraan pilkada Jakarta 15 februari lalu, KPU DKI Jakarta telah melakukan evaluasi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSabrina Asril
Komentar

Terkini Lainnya

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Israel Ancam Bakal Serang Sistem Pertahanan Milik Suriah

Internasional
Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Kerahkan Ratusan Polisi di Pulau Bocaray, Duterte Dianggap Berlebihan

Internasional
PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

PKB Nilai Belum Ada Figur Capres yang Tepat Diusung Poros Ketiga

Nasional
Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Kalla Jamin Indonesia Tampung 76 Orang Rohingya yang Terdampar di Aceh

Nasional
Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Ledakan Tiga Bom Bunuh Diri di Pakistan, Enam Polisi Tewas

Internasional
ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

ICW Nilai Setya Novanto Sepatutnya Divonis Seumur Hidup

Nasional
Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Sandiaga: Karena Teledor, Banyak Aset DKI Dipermasalahkan secara Hukum

Megapolitan
Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Polisi Serahkan Pencabutan Izin Usaha Diskotek Old City ke Pemprov DKI

Megapolitan
PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

PBB Tegaskan Kota Raqa Belum Aman Bagi Para Pengungsi Suriah

Internasional
Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Kakaknya Diancam Akan Dibunuh, Adik Kwik Kian Gie Transfer Rp 50 Juta kepada Pelaku

Megapolitan
Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Pengemudi Ojek Online Minta Kenaikan Tarif, Begini Tanggapan Grab

Megapolitan
Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Sambutan Amien Rais di Balai Kota Bernada Politis, Ini Kata Sandiaga

Megapolitan
Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek 'Online' soal Kenaikan Tarif

Go-Jek Siap Berdiskusi dengan Pengemudi Ojek "Online" soal Kenaikan Tarif

Megapolitan
Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Amien Rais: Jangan Menggunakan KPK untuk Menghantam Lawan Politik

Megapolitan
Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Sandiaga: Mungkin Ada Benarnya Apa yang Dikatakan Pak Amien Rais...

Megapolitan

Close Ads X