Geledah Kantor Bea Cukai, KPK Sita Dokumen Perusahaan Milik Basuki Hariman

Kompas.com - 07/03/2017, 14:35 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/2/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (24/2/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai dokumen terkait impor daging dalam penggeledahan di Kantor Pusat Bea Cukai di Rawamangun, Jakarta Timur. Beberapa dokumen tersebut berupa data perusahaan milik penyuap Patrialis Akbar, Basuki Hariman.

"Dokumen terkait dengan impor, jadi catatan impor beberapa perusahaan yang diduga dimiliki BHR," ujar Juru Bicara KPK di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/3/2017).

Menurut Febri, penggeledahan ini dilakukan untuk memastikan adanya kaitan antara suap yang diberikan Basuki dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(Baca: Basuki Hariman: Saat Bertemu Patrialis, Saya Dilarang Bawa Tas)

Penyidik berupaya membuktikan bahwa Basuki memiliki kepentingan dalam uji materi tersebut. Misalnya, argumentasi bahwa uji materi tersebut memudahkan Basuki dalam menjalankan bisnis impor daging.

"Karena terkait proses impor, tentu saja catatannya ada di institusi yang menangani bidang itu, yakni Bea Cukai," kata Febri.

Meski demikian, menurut Febri, tidak tertutup kemungkinan penyidik melakukan pengembangan dalam kasus ini. Misalnya, apakah ada perkara korupsi lain, atau ada keterlibatan pihak lain dalam perkara suap.

(Baca: KPK Sita Brankas Berisi 11.300 Dollar Singapura Milik Basuki Hariman)

"Tentu kemungkinan itu tidak tertutup, sepanjang memang informasinya ada," kata Febri.

Basuki dan Patrialis ditangkap dalam operasi tangkap tangan, Rabu (25/1/2017). Basuki ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga  memberi suap sebesar sebesar 20.000 dollar Amerika Serikat dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai Rp 2,15 miliar kepada Patrialis.

Pemberian tersebut diduga agar Patrialis membantu mengabulkan gugatan uji materi UU Peternakan yang sedang diproses di Mahkamah Konstitusi. Basuki pernah mengakui bahwa ia memiliki kepentingan dalam permohonan uji materi tersebut.

Kompas TV Hakim Konstitusi non aktif. Patrialis Akbar menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap lebih dari 2 miliar Rupiah.


 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

KPK: Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Akan Kembalikan Uang Rp 647 Juta Terkait Kasus Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Tanggapi Kritik Pelaksanaan PTM, Menkes: Belum Ada Anak-anak Dirawat di RS

Nasional
Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Ketika PDI-P Pertimbangkan Ahok, Bukan Risma, Jadi Kepala Otorita IKN

Nasional
Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Menkes: Orang Indonesia Lebih Rajin Pakai Masker Dibanding Warga AS dan Eropa

Nasional
Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Jokowi Harapkan Kontribusi B20 Dalam Percepatan Transformasi Menuju Energi Hijau

Nasional
Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Tanggapan Pemerintah soal Kesepatan FIR yang Dinilai Rugikan Indonesia

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.