Ketua DPR Berharap Kasus E-KTP Tak Buat Gaduh yang Ganggu Ekonomi

Kompas.com - 07/03/2017, 13:42 WIB
Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). Setelah resmi mudur dari jabatanya sebagai Ketua DPR, Setya Novanto mengikuti rapat paripurna sebagai anggota DPR. ANTARA/HAFIDZ MUBARAKMantan Ketua DPR Setya Novanto mengikuti Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/12). Setelah resmi mudur dari jabatanya sebagai Ketua DPR, Setya Novanto mengikuti rapat paripurna sebagai anggota DPR.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut tuntas perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan menelusuri aliran dana yang ada hingga aktor-aktor yang terlibat.

Namun, ia berharap penuntasan kasus tersebut tak menimbulkan kegaduhan politik yang efeknya berkepanjangan kepada ranah lain.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pak Agus selaku Ketua KPK dan pimpinan lain karena ini sesuatu yang harus diusut tuntas tapi tentu juga kegaduhan politik ini harus terus dijaga," kata Novanto dalam keterangannya, Rabu (7/3/2017).

"Jangan sampai keadaan politik membuat ini situasi itu membuat situasional. Pertumbuhan ekonomi kita ini dari negara-negara lain ini sudah yang terbaik," sambungnya.

(baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

Novanto juga memercayakan semuanya kepada KPK untuk memprosesnya. Sebab, proses pengusutan kasus tersebut sudah dilakukan sejak lama dan saksi yang dipanggil juga sudah mencapai ratusan orang.

"Kami percayakan betul kepada KPK, untuk itu kami terima kasih penyidik-penyidik juga sudah melakukan yang terbaik," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(baca: Kasus E-KTP Masuk Persidangan, Golkar Akui Ada Keresahan)

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan ada nama-nama pejabat besar yang akan diungkap pada sidang perdana yang bakal digelar Kamis (9/3/2017).

KPK belum mengungkap secara detail nama-nama pejabat, termasuk siapa saja anggota DPR yang bersikap kooperatif dan menyerahkan uang ke KPK.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Wapres Nilai Aset First Travel Sebaiknya Dikembalikan ke Calon Jemaah

Nasional
Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Bowo Sidik: Masuk Tahanan Hal yang Tak Pernah Terbayangkan Sepanjang Hidup

Nasional
Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Bertemu Mahfud MD, Kepala Bakamla Sampaikan Tantangan Negara Maritim

Nasional
Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Soal Surat Edaran Larangan Polisi Hidup Mewah, Ombudsman: Tak Mengubah Apa-apa kalau Edaran Saja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X