Kompas.com - 06/03/2017, 21:08 WIB
Pekerja memeriksa sampel tembakau di gudang Pabrik Rokok Gudang Garam di Desa Pare, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2010). KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOPekerja memeriksa sampel tembakau di gudang Pabrik Rokok Gudang Garam di Desa Pare, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2010).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany menilai alasan melindungi petani dan industri rokok dalam negeri untuk mendorong dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-undang Pertembakauan merupakan alasan yang politis.

RUU Pertembakauan telah masuk Prolegnas Prioritas 2017 sebagai iniisatif DPR. Saat ini, Surat Presiden dinantikan untuk melanjutkan pembahasan.

"Petani tembakau dalam negeri tidak perlu dilindungi jualan tembakau. Dia perlu pendapatannya lebih tinggi. Atau kasih beasiswa supaya anaknya jadi enterpreneur, tidak perlu diam di situ," kata Hasbullah di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Hasbullah menyebutkan, terdapat berbagai macam tanaman yang dapat menggantikan produksi tembakau seperti Salak dan Stevia.

(Baca: RUU Pertembakauan: Ke Mana Arah Pemerintah Berpihak?)

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu menyatakan pernah melakuan riset di tiga provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, para petani tembakau tidak begitu peduli terhadap tanaman yang dibudidayakan.

"Mereka enggak pedulian. Enggak harus bertani tembakau. Buat dia ya cari uang. Yang ada tembakau, orang industri tembakau kasih pinjaman ya dipakai," ucap Hasbullah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika RUU Pertembakauan dilanjutkan, menurut Hasbullah, tidak ada keuntungan yang didapat masyarakat. Keuntungan akan didapatkan oleh industri rokok.

Untuk memenuhi jumlah permintaan konsumsi dalam negeri, pihak industri akan mengimpor tembakau dari luar negeri. Selain itu, industri rokok dalam negeri tidak lagi dipegang oleh WNI.

(Baca: Dugaan Kongkalikong Legislator dalam RUU Pertembakauan Dilaporkan ke KPK)

"Jangan lupa industri rokok ini sudah dikuasai asing. Philips Morris yang beli Sampoerna tahun kemarin itu untung bersih lebih dari Rp 10 triliun. Bawa lari keluar uangnya. Belum lagi BAT (British American Tobacco), Japan Tobacco Internasional," ujar Hasbullah.

"Petani China lebih dapat untung karena kita merokok lebih banyak. Padahal di China jumlah perokok menurun. Jadi Kita dikibuli aja dengan informasi hoax ini memalukan sekali," lanjut Hasbullah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.