RUU Pertembakauan Dinilai Tidak Lindungi Petani dan Industri Rokok Lokal

Kompas.com - 06/03/2017, 21:08 WIB
Pekerja memeriksa sampel tembakau di gudang Pabrik Rokok Gudang Garam di Desa Pare, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2010). KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMOPekerja memeriksa sampel tembakau di gudang Pabrik Rokok Gudang Garam di Desa Pare, Kecamatan Bulu, Temanggung, Jawa Tengah, Selasa (21/9/2010).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Penasihat Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Thabrany menilai alasan melindungi petani dan industri rokok dalam negeri untuk mendorong dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-undang Pertembakauan merupakan alasan yang politis.

RUU Pertembakauan telah masuk Prolegnas Prioritas 2017 sebagai iniisatif DPR. Saat ini, Surat Presiden dinantikan untuk melanjutkan pembahasan.

"Petani tembakau dalam negeri tidak perlu dilindungi jualan tembakau. Dia perlu pendapatannya lebih tinggi. Atau kasih beasiswa supaya anaknya jadi enterpreneur, tidak perlu diam di situ," kata Hasbullah di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Hasbullah menyebutkan, terdapat berbagai macam tanaman yang dapat menggantikan produksi tembakau seperti Salak dan Stevia.

(Baca: RUU Pertembakauan: Ke Mana Arah Pemerintah Berpihak?)

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia itu menyatakan pernah melakuan riset di tiga provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hasilnya, para petani tembakau tidak begitu peduli terhadap tanaman yang dibudidayakan.

"Mereka enggak pedulian. Enggak harus bertani tembakau. Buat dia ya cari uang. Yang ada tembakau, orang industri tembakau kasih pinjaman ya dipakai," ucap Hasbullah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika RUU Pertembakauan dilanjutkan, menurut Hasbullah, tidak ada keuntungan yang didapat masyarakat. Keuntungan akan didapatkan oleh industri rokok.

Untuk memenuhi jumlah permintaan konsumsi dalam negeri, pihak industri akan mengimpor tembakau dari luar negeri. Selain itu, industri rokok dalam negeri tidak lagi dipegang oleh WNI.

(Baca: Dugaan Kongkalikong Legislator dalam RUU Pertembakauan Dilaporkan ke KPK)

"Jangan lupa industri rokok ini sudah dikuasai asing. Philips Morris yang beli Sampoerna tahun kemarin itu untung bersih lebih dari Rp 10 triliun. Bawa lari keluar uangnya. Belum lagi BAT (British American Tobacco), Japan Tobacco Internasional," ujar Hasbullah.

"Petani China lebih dapat untung karena kita merokok lebih banyak. Padahal di China jumlah perokok menurun. Jadi Kita dikibuli aja dengan informasi hoax ini memalukan sekali," lanjut Hasbullah.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

Nasional
Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Satgas: Peluang Terbentuknya Varian Baru Covid-19 Setelah Vaksinasi Lebih Rendah

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: Implikasi Minimnya Protokol Kesehatan

Nasional
Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Kematian Pasien Covid-19 Tinggi, Satgas: Hanya Bergejala Ringan yang Boleh Isoman

Nasional
Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

Nasional
Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Melihat Berbagai Jenis Vaksin Covid-19 beserta Efikasinya

Nasional
Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Satgas: Masyarakat Harus Siapkan Diri Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Kemenag Bertemu Dubes Arab Saudi, Bahas Penyelenggaraan Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Sejumlah Kabupaten/Kota di Provinsi dengan Angka Kematian Tinggi Tak Jalankan PPKM Level 4, Satgas: Ini Alarm untuk Pemda Setempat

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Satgas: Kasus Covid-19 Meningkat di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Riau

Nasional
Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Ahli Sebut Masyarakat Belum Perlu Vaksin Covid-19 Dosis Ketiga, Nakes Saja

Nasional
Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Antibodi Vaksin Sinovac Memang Turun Setelah 6 Bulan, tapi Masih Cukup Lawan Virus Corona

Nasional
Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: 'Booster' Vaksin Hanya bagi Nakes

Viral Foto Vaksin Dosis Ketiga untuk Influencer, Satgas Covid-19: "Booster" Vaksin Hanya bagi Nakes

Nasional
Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Banding Ditolak, Ini Jawaban Kuasa Hukum Napoleon Bonaparte soal Lanjut Kasasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X