Menkumham Nilai Harus Ada Perubahan Tata Kelola Lapas

Kompas.com - 06/03/2017, 20:24 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui bahwa pemerintah masih sulit untuk menemukan solusi atas minimnya fasilitas dan kapasitas lembaga pemasyarakatan.

Yasonna pun meyakini setiap negara di dunia telah mengeluarkan banyak anggaran untuk mengatasi persoalan itu, namun belum menemukan solusi yang tepat.

"Situasi ini tidak bisa diatasi dengan sekejap mata, namun harus dikelola dengan baik, melibatkan sejumlah elemen dan strategi, termasuk program rehabilitasi, strategi keamanan dan struktur bangunan," ujar Yasonna saat membuka pelaksanaan The 6th Asian Conference Correctional Facilities Architect and Planners (ACCFA) 2017, di Hotel Pullman, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/3/2017).

Menurut Yasonna, harus ada perubahan tata kelola pemasyarakatan, yang tidak lagi berorientasi pada penghukuman, melainkan penekanan pada proses rehabilitasi.

Oleh sebab itu, dia berharap ACCFA bisa menjadi wadah diskusi dan pertukaran informasi permasalahan kepenjaraan di antara negara-negara Asia Pasifik.

Selain itu, kata Yasonna, pertukaran strategi antar-negara untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di lapas perlu dilakukan untuk menemukan cara terbaik dalam mengelola lapas.

Yasonna menyebutkan, jumlah narapidana se-Indonesia mencapai 202.406 orang. Padahal, rata-rata kapasitas lapas secara nasional hanya untuk 118.000 orang.

"Saya berharap momen ini bisa memperkuat kerja sama kita, memberi ide-ide segar, mengembangkan (konsep) rehabilitasi penghuni, serta memberi mereka kesempatan kedua untuk menjadi warga negara yang beradab," kata Yasonna.

ACCFA 2017 merupakan konferensi arsitek dan perencana fasilitas pemasyarakatan se-Asia. Konferensi tersebut digelar mulai 6 hingga 10 Maret 2017 di Hotel Pullman.

Sebanyak 166 peserta dari negara ASEAN dijadwalkan hadir dalam konferensi tahunan ini. Negara itu antara lain Korea Selatan, Jepang, Srilanka, Bangladesh, dan Papua Niugini.

Selain itu, organisasi internasional seperti International Committee of the Red Cross (ICRC), United Nation Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI), dan United Nations Office for Project Services (UNOPS) juga turut ambil bagian.

Kompas TV Bagaimana dengan langkah pemerintah untuk memutus praktik bisnis gelap narkoba di Lapas? bagaimana pemerintah menjamin agar Lembaga Pemasyarakatan bersih dari praktik transaksi narkoba yang melibatkan bandar narkoba jaringan internasional dari luar Lapas? berikut adalah dialog dengan Humas BNN, Slamet Pribadi dan Dirjen Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Ham.

 



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Luhut Sebut Jawa dan Bali Jadi Prioritas Vaksinasi Covid-19

Nasional
Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Indonesia Dapat 20 Juta Vaksin dari UEA, Luhut Lobi Agar Dapat Tambahan 10 Juta Lagi

Nasional
Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Menko Luhut dan Kemenkes Bahas Penanganan Pasien Covid-19 yang Ada di ICU

Nasional
Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Jika Karyawan Positif Covid-19, Ini yang Harus Dilakukan Kantor Menurut Ahli

Nasional
Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Perwakilan IDI Menangis Saat Doakan Para Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Nasional
Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Terkumpul Hampir Rp 400 Juta dalam 4 Hari Operasi Yustisi

Nasional
Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Kata Ahli, Orang Berusia di Atas 45 Tahun Boleh Beraktivitas di Luar Rumah, asal...

Nasional
Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Luhut Sebut 3 Bulan ke Depan Masa-masa Kritis Pengendalian Covid-19

Nasional
Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Pasien Covid-19 Meninggal Didominasi Orang Berusia 45 Tahun ke Atas, Ini Pendapat Epidemiolog

Nasional
Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Pemerintah Sebut PSBB Kurangi Pembentukan Klaster Penularan Covid-19

Nasional
PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

PHRI Berharap Pemerintah Kontrak Hotel Satu Gedung untuk Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Polisi Tangkap Tersangka yang Coba Tipu Putra Jokowi, Kaesang

Nasional
Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Ketua KPU Positif Covid-19, Wakil Ketua Komisi II: Tahapan Pilkada Tak Akan Terganggu

Nasional
Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Soal Kelanjutan Perppu Baru untuk Pilkada 2020, Ini Kata KPU

Nasional
Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Satu Lagi Jajaran KPU Positif Covid-19, Perludem Dorong Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X