Benny Harman Minta KPK Ungkap Anggota DPR Penerima Dana Korupsi E-KTP

Kompas.com - 06/03/2017, 15:45 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny k Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) membuka ke publik daftar nama anggota DPR yang diduga menerima aliran dana korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

"Nama-nama orang besar itu disebut saja, dibuka saja. Kalau enggak dibuka, ini kan namanya pilih kasih," kata Benny saat dihubungi, Senin (6/3/2017).

"Itu kan kami sudah tantang, itu buka Hambalang, buka itu e-KTP, buka TransJakarta, buka BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), buka itu semua," ucapnya.

Benny pun mengaku tak mempermasalahkan jika KPK nantinya menyasar salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014 dalam mengungkap kasus korupsi e-KTP.

Ia menegaskan, fraksinya tak akan ikut campur bila ada nama anggota Fraksi Partai Demokrat yang turut menerima aliran dana korupsi pengadaan e-KTP.

"Kami mempersilakan kepada KPK untuk memprosesnya. Ini bukan urusan fraksi, bukan urusan partai, ini urusan penegak hukum. Enggak perlu kami, fraksi, klarifikasi. Partai bukan lembaga penegak hukum. Ini tugas KPK untuk membukanya," ucap Benny.

Benny juga mendesak KPK agar segera menindak beberapa anggota DPR yang telah mengembalikan uang hasil korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Sebab, menurut dia, dalam pemberantasan korupsi, pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghilangkan tindak pidana yang telah diperbuat oleh orang yang mengembalikan.

"Jadi langsung ditindak. Jangan KPK itu mengubah dirinya sebagai lembaga tukang tagih. Mengembalikan uang itu kan bukan alasan untuk tidak melakukan proses hukum," kata Benny.

KPK sebelumnya telah menerima penyerahan uang Rp 250 miliar terkait proyek e-KTP. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar diserahkan oleh lima perusahaan dan satu konsorsium.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Antisipasi Gempa Susulan, Mensos Risma Minta Warga Hindari Tepi Pantai di Sulbar

Nasional
Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Pulihkan Industri Pariwisata, Wapres: Pemerintah Siapkan Basis Data Terpadu bagi UMKM

Nasional
UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 15 di Jerman, Total 2.813 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Kirim Bantuan Logistik untuk Korban Banjir, TNI AU Terbangkan Pesawat ke Kalsel

Nasional
Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Gempa Susulan Bermagnitudo 5,0 Guncang Majene, Tak Berpotensi Tsunami

Nasional
Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo: Antara Tantangan, Respons Positif KPK, dan Dukungan Rekan Sejawat

Nasional
Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Sepekan Ini, Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Catat Rekor 3 Hari Berturut-turut

Nasional
Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Menkes Wacanakan Penerima Vaksin Covid-19 Dapat Sertifikat, Bisa Jadi Syarat Bepergian

Nasional
Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X