MK Minta Jangan Dipaksa "Tabrak" Aturan soal Mengadili Perkara Pilkada

Kompas.com - 06/03/2017, 14:38 WIB
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, saat ditemui di Gadung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/12/2015). KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAJuru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, saat ditemui di Gadung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (23/12/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi ( MK) akan tetap berpegang pada ambang batas sesuai ketentuan yang berlaku untuk menindaklanjuti permohonan selisih perolehan suara Pilkada 2017.

Untuk bisa disengketakan di MK, selisih ambang batas tersebut berkisar 0,5 persen hingga 2 persen dari total suara sah.

Hal ini disampaikan Juru Bicara MK Fajar Laksono menanggapi sikap sejumlah pihak yang meminta MK agar tidak hanya berpaku pada selisih perolehan suara untuk menindaklanjuti permohonan sengketa Pilkada.

"Sejauh ini, sebagaimana dikemukakan Ketua MK dalam berbagai kesempatan, MK tetap berpegang pada aturan main sesuai UU Pilkada," kata Fajar, melalui pesan singkatnya, Senin (6/3/2017).

Fajar menjelaskan, ambang batas selisih suara merupakan syarat pengajuan permohonan gugatan ke MK yang ditetapkan di dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Peraturan itu sudah ditetapkan oleh pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR.

Oleh karena itu, sedianya semua kontestan tahu dan paham mengenai aturan tersebut.

"Ibarat pertandingan sepak bola, semua pemain sudah paham akan aturan mainnya dan tentu saja harus taat mengikuti aturan tersebut," kata Fajar.

"Jika MK mengabaikan aturan tersebut, maka menjadi tidak fair. Sebab di tengah pertandingan, pemain meminta wasit untuk mengabaikan aturan tersebut. Itu sama artinya dengan meminta wasit untuk melanggar aturan," tambah Fajar.

Selain itu, lanjut Fajar, berpegang pada aturan yang berlaku juga sangat penting guna menegaskan bahwa MK tidak bisa digiring oleh pihak manapun dengan kepentingan tertentu.

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X