Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Gencar Sosialisasikan Revisi UU KPK

Kompas.com - 03/03/2017, 19:53 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Keahlian (BK) DPR, Johnson Rajagukguk mengungkapkan pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Iya, benar," papar Johnson saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (3/3/2017).

Ia menyatakan sejauh ini BK telah melakukan sosialisasi ke Universitas Andalas dan Universitas Nasional.

Kegiatan tersebut, kata Johnson akan terus dilakukan ke beberapa universitas lainnya, salah satunya ke Universitas Gadjah Mada (UGM).

(Baca: Kejagung Tegaskan Draf Perppu Revisi UU KPK yang Beredar "Hoax")

Ia menambahkan dalam sosialisasi yang disampaikan terkait pembentukan dewan pengawas KPK yang salah satu fungsinya mengawasi dan memberi izin proses penyadapan.

"Ya ada yang menolak, ada juga yang setuju, nanti akan kami petakan," tutur Johnson.

Menanggapi proses sosialisasi tersebut, Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengaku tak mengetahui ihwal kegiatan sosialisasi intensif terkait revisi Undang-undang KPK yang dilakukan BK.

"Saya sendiri tidak tahu. Dan Prolegnas 2017, RUU KPK sudah didrop. Sampai saat ini juga tidak ada agenda di Badan Legislasi," papar Supratman melalui pesan singkat, Jumat (3/3/2017).

Ia juga memastikan proses pembahasan revisi Undang-undang KPK belum akan dibahas di Rapat Paripurna.

"Bagaimana mungkin mau paripurna sedangkan tidak masuk dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional), itu tidak mungkin terjadi," lanjut dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan proses sosialisasi yang dilakukan BK merupakan kegiatan rutin.

Fahri mengatakan program sosialisasi revisi Undang-undang KPK yang dilakukan BK merupakan hal wajar sebab revisi tersebut masuk ke dalam Prolegnas 2014-2019.

Ia juga mengatakan tak ada permintaan dari Pimpinan DPR kepada BK untuk melakukan sosialisasi revisi UU KPK.

(Baca: Diundang ke Istana, Mahfud MD Ingatkan Jokowi soal Revisi UU KPK)

Namun saat ditanya apakah dalam waktu dekat akan ada pembahasan revisi Undang-undang KPK, Fahri menjawab hal tersebut tergantung dari pemerintah.

"Kalau itu tergantung pemerintah. Kalau DPR dari dulu kan sudah siap merevisi Undang-Undang KPK," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/3/2017).

"Sudah jelas kok, masa iya ada lembaga negara yang enggak diawasi. Ya KPK memang harus diawasi," lanjut Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com