Kompas.com - 02/03/2017, 22:14 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati menilai, wacana penambahan jumlah kursi di DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) tidak menjawab persoalan mengenai proporsionalitas representasi politik antara masyarakat dan wakilnya.

Beberapa fraksi seperti Golkar, Nasdem, dan Gerindra sepakat untuk mengusulkan penambahan kursi di DPR dari 560 menjadi 570.

PKB mengusulkan jumlah kursi dari 560 menjadi 619.

Argumentasi yang melatarbelakangi usulan penambahan kursi adalah munculnya daerah pemekaran baru dan tidak proporsionalnya jumlah kursi dengan jumlah penduduk Indonesia.

Namun, menurut Khoirunnisa, yang seharusnya ditekankan dalam menjawab persoalan representasi adalah realokasi kursi.

"Memang harus ada pemerataan kursi yang adil bagi seluruh daerah. Namun bukan dengan cara menambah tapi lebih tepat jika realokasi," ujar Khoirunnisa, dalam diskusi bertema 'Merespon Pembahasan RUU Pemilu: Mewujudkan RUU Pemilu yang Adil dan Proporsional', di Kantor Wahid Institute, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Berdasarkan catatan Perludem, sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2014, ketentuan mengenai jumlah kursi di DPR telah lima kali mengalami perubahan.

Pada Pemilu 1955, jumlah kursi DPR 260. Sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1982 jumlah kursi berubah menjadi 460.

Perubahan terjadi pula pada Pemilu 1987 sampai dengan Pemilu 1999 yakni sebanyak 500 kursi.

Pada pemilu 2004 berubah menjadi 550.

Kemudian, pada dua pemilu terakhir jumlahnya bertambah lagi menjadi 560.

Meski demikian, kata Khoirunnisa, perubahan jumlah kursi yang terjadi tidak disesuaikan dengan proporsionalitas alokasi kursi ke provinsi.

Untuk Pemilu 2014, masih banyak provinsi yang mengalami under representated atau memeroleh kursi yang tidak sesuai dengan jumlah penduduknya.

Selain itu, terdapat pula provinsi yang memperoleh kursi berlebih.

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Riau merupakan daerah yang kekurangan kursi.

Riau, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.543.031 jiwa seharusnya menempatkan 13 orang wakil rakyat di DPR. Realitanya, hanya dialokasikan 11 kursi.

Begitu pula dengan Jawa Tengah yang seharusnya memeroleh 77 kursi, bukan 75 kursi.

"Sejatinya proporsionalitas alokasi kursi ke masing-masing haruslah terjamin. Namun dari data itu terlihat penambahan kursi tidak menjamin adanya proporsionalitas representasi dari tiap provinsi," kata Khoirunnisa.

Di sisi lain, ia berpendapat, penambahan kursi di DPR juga akan menimbulkam persoalan baru yang lebih rumit terkait anggaran.

Dengan bertambahnya jumlah kursi, maka bertambah pula alokasi anggaran untuk membayar gaji anggota Dewan.

Padahal, saat ini pemerintah sedang menerapkan penghematan anggaran.

"Wacana itu harus juga melihat kemampuan negara ini. Akan muncul persoalan baru dari penambahan kursi misalnya anggaran untuk gaji anggota DPR," ujar dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Cucu Soeharto Daftarkan Pakar Jadi Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Polri Telusuri Tindakan Brigadir J di Magelang Pemicu Sambo Rencanakan Pembunuhan

Nasional
Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Muhaimin Minta Relawan Rapatkan Barisan Setelah PKB-Gerindra Berkoalisi

Nasional
LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

LPSK Sebut Orangtua Bharada E Bakal Dilindungi

Nasional
KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

KPU Tutup Pendaftaran Parpol Malam Ini, Pastikan Tak Ada Perpanjangan

Nasional
LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

LPSK Sebut Perlindungan Darurat Bharada E karena Ada Ancaman

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Pengacara Bharada E Sebut Ajukan 5 Bentuk Perlindungan ke LPSK

Nasional
Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Jadi Tersangka Penggelapan, Istri Eks Menteri ATR/BPN Disebut Akan Berdamai dengan Pelapor

Nasional
KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

KPU Nyatakan Berkas Pendaftaran Partai Republiku dan Parsindo Lengkap

Nasional
Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Diberi Perlindungan Darurat, LPSK Kirim Anggota Kawal Bharada E 24 Jam

Nasional
Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Hari Ini Terakhir, 10 Parpol Dijadwalkan Daftar Calon Peserta Pemilu

Nasional
Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Jokowi Targetkan Bangun 61 Bendungan dan 4.500 Embung hingga 2024

Nasional
Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Analisa Data: Kemungkinan Gelombang ke-4 Pandemi Covid-19

Nasional
RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

RI Terima Penghargaan Ketahanan Pangan, Jokowi Berterima Kasih pada Petani

Nasional
Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Tanggapi Terbentuknya Koalisi Gerindra-PKB, Jubir Demokrat Singgung Independensi Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.