Syarat Selisih Suara yang Bisa Disengketakan Picu Pelanggaran Secara Masif

Kompas.com - 02/03/2017, 18:24 WIB
Tim Gerakan Masyarakat Pati, Jawa Tengah, Haris Azhar; Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Adam Mulya B; Moderator acara, Adelline Syahda; Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura; Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertajuk Pro Kontra Ambang Suara Sengketa Pilkada di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017). Fachri FachrudinTim Gerakan Masyarakat Pati, Jawa Tengah, Haris Azhar; Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Adam Mulya B; Moderator acara, Adelline Syahda; Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura; Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil dalam diskusi bertajuk Pro Kontra Ambang Suara Sengketa Pilkada di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mensyaratkan bahwa hasil perolehan suara yang bisa disengketakan harus selisih 0,5 persen hingga 2 persen dari total suara sah.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ketentuan tersebut memicu terjadinya pelanggaran secara masif, termasuk praktik politik uang.

Sebab, pasangan calon (paslon) atau tim pemenangannya akan melakukan upaya apapun agar mendapatkan selisih angka yang terpaut jauh dari pesaingnya.

"Ada kecenderungan hal itu dijadikan acuan untuk melakukan pelanggaran yang masif," kata Fadli dalam diskusi bertajuk "Pro Kontra Ambang Suara Sengketa Pilkada", di Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2017).

Menurut Fadli, di sejumlah daerah terdapat pasangan calon yang selisih angka perolehan suaranya sedikit melampaui 2 persen dari pesaingnya.

Misalnya, pasangan calon Bupati Jepara. Subroto-Nur Yahman selisih 2,49 persen suara dari pesaingnya, yakni Marzuqi-Dian Kristiandi.

Jika mengacu pada syarat yang sudah ditentukan, maka kekalahan dalam pemungutan suara itu tidak bisa disengketakan ke MK.

"Beberapa daerah yang yang selisih suaranya melebihi sedikit dari ketentuan ambang batas suara yang berkisar antara 0,5 persen-2 persen sehingga tidak bisa diterima," kata Fadli.

Sementara itu, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat, seharusnya pada tahap sidang panel hakim konstitusi tidak hanya memeriksa terkait syarat formilnya saja, tetapi juga memeriksa kelengkapan materi permohonan.

Dengan demikian, jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan dapat diperdebatkan dan dibuktikan dalam sidang pleno.

"MK harus sedikit membuka keran itu, itulah gunanya pemeriksaan pendahuluan kan. Meskipun belum masuk pokok perkara, disitu bisa dilihat kan bukti bukti yang diajukan," kata dosen Tata Negara di Universitas Andalas tersebut.

Hingga Kamis sore, tercatat ada 48 permohonan pengajuan uji materi yang masuk di MK terkait sengketa hasil Pilkada.

Rinciannya, 44 permohonan sengketa pemilihan bupati/wali kota, dan 4 sengketa pemilihan gubernur.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Menko PMK: Kasus Covid-19 Selama Natal-Tahun Baru Terkendali

Nasional
Mengulik Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara', Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Mengulik Ibu Kota Negara Baru "Nusantara", Smart City yang Bakal Habiskan Rp 501 Triliun

Nasional
Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Azis Syamsuddin Tantang Jaksa Tunjukkan Mutasi Rekening

Nasional
KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

KPK Geledah Kantor Bupati Penajam Paser Utara

Nasional
Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Satu Polisi Terluka Ditembak KKB di Distrik Kiwirok Papua

Nasional
Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Pandeglang Rawan Gempa dan Tsunami, Mensos Risma Bakal Bangun Lumbung Sosial

Nasional
Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Terkait Dugaan Korupsi DAK Lampung Tengah, Azis: Orang Jual Nama Saya

Nasional
Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Selesai 79,9 Persen, Diharapkan 2023 Dioperasikan

Nasional
Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Jokowi Diusulkan Jadi Cawapres Prabowo, Gerindra: Kita Nikmati Dinamika Jelang 2024

Nasional
Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Kemenhub Berencana Tak Batasi Jumlah Penumpang Pesawat untuk Jemaah Haji 2022

Nasional
Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Ada Deklarasi Prabowo-Jokowi 2024, PDI-P Ingatkan Soal Taat Konstitusi

Nasional
Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Azis Mengaku Pernah Ditakut-takuti Eks Penyidik KPK Robin Patuju Terkait Perkara

Nasional
Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.