Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerusuhan Lapas Masih Terjadi, Evaluasi Menyeluruh Dinilai Mendesak

Kompas.com - 02/03/2017, 15:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih terjadinya kasus kericuhan di lembaga pemasyarakatan, dinilai tidak terlepas dari persoalan kelebihan kapasitas.

Terbaru, kericuhan terjadi di Lapas Kelas II A Jambi, Rabu (1/3/2017) malam.

Kericuhan itu dipicu lantaran ada upaya tahanan untuk menggagalkan razia narkoba yang dilakukan petugas Kanwil Kemenkumham Jambi dan polisi.

Koordinator Program Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi secara menyeluruh untuk mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lapas.

(Baca: 4 Tahanan Kabur Lewat Dapur Saat Kerusuhan di Lapas Jambi)

Terutama, evaluasi terhadap penghuni lapas yang berasal dari kasus narkoba. Merujuk catatan PBHI, pada 2016, tercatat 68.118 terpidana kasus narkotika yang menghuni lapas.

"Presiden perlu melakukan evaluasi penerapan pemidanaan dan penahanan kasus-kasus narkotika sebagai angka tertinggi penyebab overcrowding di Lapas, dan mengubah pendekatan razia yang represif, dengan pendekatan kesehatan dan sosial," kata Julius dalam pesan singkat, Kamis (2/3/2017).

Berdasarkan catatan PBHI, kasus over kapasitas yang dialami lapas meningkat cukup signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada 2014, over kapasitas mencapai 46.936 orang.

Pada 2016, over kapasitas mencapai 83.721 orang. Ironisnya, kata dia, jumlah petugas pengamanan lapas justru tak bertambah banyak.

Setidaknya, hanya ada 14.362 petugas pengamanan yang tercatat bertugas pada 2016. Itu pun terbagi dalam empat shift.

"Kapasitas lapas Kelas IIA Jambi 218 orang menampung sebanyak 1.730 orang. Sedangkan jumlah petugas pengamanan hanya 61 orang," kata dia.

Khusus untuk kasus narkotika, menurut dia, proses penghukuman perlu dibenahi sesuai mendat restorative justice.

(Baca: Kerusuhan di Lapas Jambi Terjadi karena Napi Melawat Saat Dirazia)

Rehabilitasi harus dikedepankan, dari pada hukuman penjara di dalam lapas.

"Dengan begitu, maka sebagian masalah overcrowding dapat teratasi. Sekaligus menguatkan komitmen Pemerintah, atas kampanye pemberantasan narkoba dengan pendekatan kesehatan dan sosial. Bukan memberantas manusianya," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com